SATELITNEWS.COM, TANGERANG—Maraknya gangguan di Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) Bandara Soekarno-Hatta menjadi perhatian pemerintah daerah di Provinsi Banten. Untuk itu, para pemangku kepentingan mulai Gubernur Banten, Wali Kota Tangerang, Bupati Tangerang, DPRD, unsur Forkopimda, Otoritas Bandara, hingga operator Angkasa Pura Indonesia melakukan pembahasan di Ruang Akhlaqul Karimah, Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Rabu (17/9/2025).
Pertemuan yang digagas sebagai upaya memperkuat sinergitas dan Kolaborasi Kombata (komunikasi, koordinasi, dan bantuan antar-instansi) ini menyoroti maraknya gangguan seperti sinar laser, layang-layang, balon udara, drone, pembakaran yang menghasilkan asap, hingga adu burung merpati, dinilai berpotensi membahayakan penerbangan di salah satu bandara tersibuk di Asia Tenggara tersebut.
Gubernur Banten Andra Soni menegaskan bahwa isu keselamatan penerbangan tidak bisa hanya dibebankan pada Otoritas Bandara semata. Menurutnya, pemerintah daerah harus ikut ambil bagian, khususnya dalam aspek pencegahan di wilayah sekitar bandara.
“Hari ini kami bersama Wali Kota, Bupati Tangerang, Otoritas Bandara Soetta, dan Forkopimda menyepakati satu hal penting yakni keselamatan penerbangan adalah tanggung jawab bersama. Otoritas Bandara memang punya kewenangan di kawasan bandara, tapi gangguan justru sering datang dari luar radius bandara, yang notabene berada di wilayah pemerintah daerah,” tegas Andra.
Ia menjelaskan bahwa regulasi sebenarnya sudah ada, baik dalam bentuk Perda Kota maupun Kabupaten Tangerang. Namun, karena menyangkut dua wilayah administratif, Pemerintah Provinsi Banten merasa perlu turun tangan agar upaya pencegahan bisa lebih menyeluruh.
“Insya Allah, ini akan segera kami tindak lanjuti. Dinas Perhubungan di tiap kabupaten/kota akan berkoordinasi dengan Angkasa Pura dan Otoritas Bandara. Sosialisasi kepada masyarakat akan dipetakan sesuai dengan daerah rawan, sehingga kegiatan menerbangkan benda ke udara bisa dicegah di radius yang diatur regulasi,” jelasnya.
Baca Juga: Temui Gubernur Banten, Kapolda Sampaikan Ini
Menjawab pertanyaan terkait pembentukan satgas khusus, Andra Soni mengungkapkan adanya usulan untuk membentuk Forum Keselamatan Penerbangan Daerah. Forum ini nantinya melibatkan unsur Forkopimda, Otoritas Bandara, operator Angkasa Pura, tokoh masyarakat, hingga komunitas sekitar bandara.
“Bicara keselamatan bandara bukan hanya soal penegakan hukum. Kita juga perlu pendekatan sosial agar masyarakat memiliki rasa memiliki terhadap keberadaan Bandara Soetta. Karena tanpa dukungan masyarakat, mustahil keselamatan penerbangan bisa terjamin,” ujarnya.
BeritaTerbaru
Sementara, Direktur Operator Angkasa Pura Indonesia, Agus Haryadi, mengingatkan bahwa gangguan penerbangan seperti layang-layang atau laser hanyalah salah satu dari sekian banyak masalah di Bandara Soetta. Ia menyoroti pula isu strategis lain seperti banjir, kemacetan, hingga tata kelola lingkungan yang perlu perhatian serius.
“Kami melaporkan kepada Pak Gubernur bahwa peristiwa banjir di Soetta pada 29 Desember 2024 harus menjadi pelajaran bersama. Kondisi lingkungan 40 tahun lalu saat bandara ini dibangun jelas berbeda dengan kondisi sekarang. Ada 12 titik masukan air ke kawasan bandara, ditambah berkurangnya daerah resapan akibat perkembangan wilayah sekitar. Jika tidak dikelola dengan baik, potensi lumpuhnya bandara bisa terjadi,” papar Agus.
Selain itu, ia menyinggung masalah kemacetan di akses utama bandara yang semakin padat seiring meningkatnya volume kendaraan. “Kami berharap koordinasi dengan pemerintah daerah bisa menghasilkan solusi jangka panjang, bukan sekadar mengatasi masalah ketika sudah muncul,” katanya.
Dalam forum tersebut, Agus juga menyinggung program tanggung jawab sosial (CSR) Angkasa Pura yang dinilai masih belum merata. Ia menyampaikan komitmen untuk melibatkan pemerintah daerah dalam merancang prioritas program agar lebih tepat sasaran.
Baca Juga: Tahun Depan, Pemprov Banten Berkomitmen Perluas Program Banten Ramah
“Selama ini mungkin ada bantuan CSR yang niatnya baik, tapi tidak sesuai kebutuhan masyarakat. Ke depan, kami akan minta arahan pemerintah daerah agar setiap program bisa benar-benar dirasakan manfaatnya,” ujarnya.
Lebih jauh, Agus mengungkapkan bahwa Angkasa Pura telah menyerap sekitar 5.100 tenaga kerja dari berbagai sektor, termasuk masyarakat sekitar. Meski begitu, ia mengakui masih ada persepsi bahwa kesempatan kerja di bandara belum merata. “Data yang kami punya jelas menunjukkan keterlibatan masyarakat lokal cukup besar. Tapi tentu kami akan terus evaluasi agar tidak ada kesan diskriminasi,” tambahnya.
Salah satu ide menarik yang muncul dalam rapat adalah bagaimana mendekatkan masyarakat dengan bandara. Wacana pembangunan ruang publik, taman tematik dengan replika pesawat, hingga pusat kuliner di sekitar bandara mengemuka sebagai cara menumbuhkan rasa memiliki.
“Banyak warga sekitar yang mungkin belum pernah naik pesawat. Kalau ada replika pesawat atau fasilitas publik lain, mereka bisa merasakan kedekatan dengan bandara. Hal ini juga bisa memperkuat hubungan sosial antara bandara dan masyarakat,” ujar Agus. (mg01)
