SATELITNEWS.COM, SERANG – Pemprov Banten menggandeng pihak ketiga, yaitu perbankan dan perusahaan swasta agar bisa terlibat dalam membangun desa. Tindakan itu sengaja dilakukan, guna mengentaskan desa tertinggal dan meningkatkan perekonomian masyarakat.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Banten, Berly Rizki Natakusumah mengatakan, pihaknya sudah melakukan pembahasan kerja sama dengan perusahaan swasta dan perbankan, agar bisa ikut berkontribusi dalam membangun kemandirian perekonomian di desa.
Mekanisme kerja sama yang dilakukan itu yakni dengan cara menjalin kemitraan antara pihak perbankan dan swasta dengan pemeerintahan desa. Tujuannya, untuk meningkatkan dan mengoptimalkan semua potensi yang ada didesa sshingga tercipta kemandirian perekonomian.
“Kemitraan antara desa dan pihak ketiga dapat membantu meningkatkan kapasitas desa dalam mengelola sumber daya, meningkatkan perekonomian, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa,” katanya, Jumat (19/9/2025).
Dia mengatakan, kerja sama yang dilakukan itu bukan hanya sekedar membangun fisik atau sarana dan prasarana infrastruktur, melainkan lebih kepada menciptakan atau membangun kemandirian perekonomian masyarakat di desa-desa di Provinsi Banten.
“Kerja sama ini bertujuan untuk mengoptimalkan potensi desa, bukan hanya dari sisi pembangunan infrastruktur, tapi juga pengembangan ekonomi lokal. Dengan begitu, kemajuan dan kemandirian desa dapat terwujud,” tambahnya.
Baca Juga: Kasus ISPA Capai 4.500, Pemprov Banten Perpanjang PJJ
Dia juga mengatakan, ada beberapa skema yang bisa dilakukan dengan keterlibatan pihak ketiga ini, salah satunya melalui pemanfaatan dana Coorporate Social Responsibility (CSR). Melalui kebijakan itu, diharapkan masyarakat dapat mengembangkan perekonomian melalui berbagai jenis usaha yang ada.
“Kami ingin memastikan bahwa program CSR dari perusahaan dapat tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat desa. Bumdes menjadi ujung tombak dalam implementasi kemitraan ini,” tandasnya.
“Ini bukan sekadar bantuan, tapi kolaborasi yang saling menguntungkan. Desa mendapat dukungan finansial dan pendampingan, sementara perusahaan dapat menjalankan tanggung jawab sosialnya dengan lebih efektif,” tutupnya.(adib)
