SATELITNEWS.COM, TANGSEL--Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) akhirnya memberikan klarifikasi usai diunggah oleh aktris Leony Vitria Hartanti viral di media sosial. Unggahan itu berisi tentang alokasi anggaran dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2024 yang nilainya dianggap fantastis.
Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie menegaskan bahwa anggaran yang dipersoalkan itu telah melalui proses audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan disusun sesuai aturan yang berlaku.
“Yang pertama bahwa LKPD itu memang diarahkan untuk diupload di website pemerintah daerah setelah diperiksa oleh BPK atas LKPD tahun 2024 itu dilakukan dari bulan Januari sampai dengan Mei 2025 ini,” ujarnya saat konferensi pers di rumah dinasnya Selasa (23/9).
Diketahui, salah satu poin yang ramai dibicarakan publik adalah anggaran konsumsi yang mencapai Rp66 miliar. Menanggapi hal tersebut, Benyamin menjelaskan bahwa dana tersebut bukan hanya untuk konsumsi rapat internal, melainkan mencakup seluruh perangkat daerah, termasuk kegiatan masyarakat di sekolah, rumah sakit, puskesmas, hingga musrenbang.
“Penjelasannya adalah bahwa ini ada tersebar di 37 perangkat daerah, termasuk di dalamnya 6 TK negeri, kemudian 157 SD negeri, 24 SMP negeri, 3 RSUD, dan 35 puskesmas kita di Tangerang selatan. Jadi ini makan minum secara keseluruhan,” katanya.
Benyamin menambahkan bahwa konsumsi juga diberikan saat kegiatan pelatihan, pemberdayaan masyarakat di kelurahan, hingga olimpiade siswa dan pembinaan guru.
Baca Juga: Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie Kukuhkan 50 Anggota Paskibraka
“Jadi tidak hanya untuk internal makan minum kami-kami, Pemerintah Kota Tangsel tetapi itu juga menyangkut kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, contohnya misalnya Dinas Kesehatan, kan ada 37 perangkat daerah,” jelasnya.
“Misalnya Dinas Kesehatan melaksanakan kegiatan sosialisasi tentang apa nih, penyakit menular, mengenai DBD, melibatkan masyarakat, ya itu ada makan minumnya, biayanya dari sana. Biayanya ada di Dinas Kesehatan itu sendiri, jadi tidak ngumpul dalam satu unit kerja, tapi biaya 66 miliar ini ada tersebar di 37 perangkat daerah dan sebagainya,” sambungnya.
Isu lain yang disorot adalah belanja untuk bahan atau cenderamata sebesar Rp23 miliar. Menurut Benyamin, pengeluaran tersebut mencakup pengadaan barang dalam kegiatan pelatihan yang tersebar di 34 perangkat daerah.
“Ini untuk di dalamnya belanja-belanja barang penunjang, kegiatan pemberian masyarakat yang tadi. Jadi kalau dinas kerja mengadakan latihan jahit-jahit misalnya, ya kayaknya ya kalau memang dianggarkan untuk mesin jahitnya, ya kita kasih mesin jahitnya juga. Jadi kegiatan suvenir atau cenderamata ini bukan cenderamata suvenir dalam arti kado hati atau seperti apa, seperti itu,” paparnya.
Benyamin juga meluruskan isu soal anggaran perbaikan jalan senilai Rp731 juta yang disebut tidak masuk akal. Ia menyebut dana tersebut sebenarnya untuk perbaikan jaringan listrik internal di kantor Pemkot, bukan untuk memperbaiki seluruh jalan di Tangsel.
“Tadi sudah dijelaskan bahwa 731 juta itu nggak mungkin ngebenarin jalan sebesar itu. Itu hanya satu khusus perbaikan jaringan listrik dan itu hanya di Pemkot saja, bukan se-Tangsel, makanya jumlah Rp731 juta dan itu dah direncanakan. Jadi untuk 731 juta itu untuk satu kegiatan saja untuk jaringan listrik dan itu jaringan Pemkot,” jelasnya.
Baca Juga: Jabatan Sekda Tangsel Digugat, Benyamin: Tak Apa-apa
Terkait unggahan Leony yang mempertanyakan transparansi data, Benyamin menegaskan bahwa dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sudah diunggah ke situs resmi sejak 2019 dan selalu diaudit BPK. Untuk tahun 2024, dokumen tersebut mencapai 520 halaman.
Sekretaris Daerah Tangsel, Bambang Noertjahjo menuturkan bahwa dapat postingan yang diunggah sejumlah medsos, menurutnya, digiring soal perbaikan jalan dengan kode rekening perbaikan jaringan. Padahal, menurutnya, perbaikan jalan menggunakan kode rekening belanja modal perbaikan.
“Perlu kami jelaskan ini memang kode rekening yang dibuat Kementrian Dalam Negeri, kalau di Tangsel ini khusus untuk perbaikan jaringan, jaringan itu jaringan perkabelan kelistrikan yang ada di kota, sementara pemahaman dari masyarakat digiring ke perbaikan jalan, untuk perbaikan jalan kita menggunakan kode rekening belanja modal perbaikan,” katanya.
Soal bantuan sosial, Bambang menyebutkan kalkulasi yang menganalogikan bahwa hanya sebungkus mie instan, dirinya membantah hal tersebut. Menurutnya, bantuan sosial merupakan bagian pengentasan kemiskinan.
“Kita punya banyak program hibah kita 46 miliar kepada masyarakat dan seluruh institusi yang diberikan hak hibah. Tapi untuk pengentasan kemiskinan kita juga hitung kumulatif, itu kita sudah gelontorkan kurang lebih 648 miliar untuk pengentasan kemiskinan,” sebutnya.
“Bahwa kami sangat membuka diri untuk menjelaskan, karena ini sifatnya keuangan masyarakat yang kita kelola harus kembali kepada masyarakat. Dan alhamdulillah sudah dinilai BPK mendapatkan opini wajar, artinya terbebas dari kesalahan sajian material,” lanjutnya. (eko)
