SATELITNEWS.COM, PANDEGLANG – Wakil Ketua DPRD Pandeglang Dadi Rajadi, mendukung peningkatan dan penambahan sarana prasarana (Sarpras) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBDPK). Karena itu dianggap penting, untuk memaksimalkan penanganan bencana yang kerap terjadi.
Kata Dadi, Sarpras yang dimaksud diantaranya, armada Pemadam Kebakaran (Damkar), perahu karet, serta Sarpras lainnya, termasuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)-nya.
Politisi Partai NasDem ini berharap, BPBDPK Kabupaten Pandeglang memiliki minimal 6 armada Damkar, yang ditempatkan di masing – masing Daerah Pemilihan (Dapil) Se-Kabupaten Pandeglang.
“Jadi saat terjadi kebakaran, akan lebih mudah dan lebih cepat penanganannya. Terlebih, dibantu oleh perusahaan swasta besar yang ada di kawasan setempat,” kata Dadi, Senin (29/9/2025).
Perusahaan swasta seperti PT Mayora, PLTU Labuan 2, dan beberapa perusahaan lainnya, tambah Dadi, sudah seharusnya memiliki armada Damkar sendiri. Selain untuk penanganan internal, juga dapat diperbantukan saat terjadi kebakaran.
Bagi Dadi, musibah kebakaran sangat sulit diantisipasi dan butuh penanganan cepat, saat terjadi. Oleh karenanya, BPBDPK Kabupaten Pandeglang harus segera mengusulkan anggaran pengadaan armada Damkar tersebut.
Baca Juga: DPRD Minta SE Pengendalian Belanja Daerah Pandeglang Tak Hambat Serapan Anggaran
“Selian itu, di masing-masing perkantoran juga harus memiliki Alat Pemadam Api Ringan (APAR), sebagai langkah antisipatif saat terjadi kebakaran,” tambahnya.
Ditambahkannya, tim Damkar juga harus terus diperkuat, baik dari wawasannya maupun gerak atau reaksinya di lapangan. Jangan sampai seperti yang sudah-sudah, dimana tim Damkar baru datang ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) saat api sudah padam.
Anggota DPRD Kabupaten Pandeglang Habibi Arafat mengaku, sependapat dengan pimpinan (Wakil Ketua DPRD Dadi Rajadi). Karena menurutnya, sudah sangat lama BPBDPK Kabupaten Pandeglang hanya memiliki satu armada Damkar.
“Masa untuk penanganan kebakaran Se-Kabupaten Pandeglang, armada Damkar-nya cuma satu unit. Harus diupayakan maksimal, ada penambahan armada Damkar,” pungkasnya.
Politisi Partai Golkar ini juga mengatakan, BPBDPK Kabupaten Pandeglang sudah beberapa kali mengusulkan anggaran pengadaan armada Damkar.
Dengan demikian, harus diupayakan paling tidak membeli satu unit Damkar, untuk memaksimalkan penanganan kasus kebakaran.
Baca Juga: Krisis Air Bersih Mulai Melanda, KSB Banten Sebut 3 Kabupaten Terdampak Paling Besar
Pandeglang ini tambah Habibi, ada 336 Desa dan Kelurahan di 35 Kecamatan Se-Kabupaten Pandeglang. Artinya, sangat logis jika di wilayah selatan ada UPT Damkar yang standby.
Armada Damkar itu, ujarnya, bukan hanya diperuntukkan bagi penanganan kebakaran saja. Tapi, dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan.
Ditegaskannya pula, perlu dimassifkan sosialisasi tentang pemadaman kebakaran. Agar masyarakat juga tahu dan paham, bagaimana caranya menanggulangi kebakaran secara mandiri.
“Masyarakat harus lebih aktif, dan tidak panik ketika terjadi kebakaran,” imbuhnya. (mardiana)
