SATELITNEWS.COM, TANGERANG—Isu dugaan upaya penguasaan Masjid Al Muhajirin yang berlokasi di Kompleks Buana Permai, RW 09, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, menimbulkan keresahan warga. Kabar tersebut muncul setelah beredar pemberitaan klaim mengenai pembentukan Yayasan Al Muhajirin baru yang disebut-sebut tidak melibatkan tokoh pendiri masjid maupun masyarakat setempat.
Kontroversi muncul lantaran sebagian besar pendiri yayasan lama—yang sejak tahun 2000 telah berdiri dengan nama serupa yakni Yayasan Al Muhajirin—disebut tidak diundang dalam pembentukan yayasan baru. Kondisi ini memicu kesalahpahaman di tengah masyarakat yang selama ini memakmurkan masjid tersebut.
Ketua RW 09 Cipondoh, Mulyo Wibowo, menegaskan klaim bahwa yayasan menguasai aset masjid seluas 1.500 meter persegi tidak benar. Ia menjelaskan lahan tersebut merupakan fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos-fasum) milik pemerintah yang memang disediakan untuk pembangunan sarana keagamaan dan pendidikan.
“Tidak ada niatan yayasan untuk menguasai aset yang ada. Yayasan ini justru hadir untuk menyediakan sarana dasar bagi anak-anak, seperti pembangunan TPA dan TK yang berdiri atas swadaya masyarakat. Sejak komplek ini ada pada 1988, manfaatnya sudah banyak dirasakan warga,” jelas Mulyo kepada para jurnalis pada Minggu, (28/9) di Masjid Al Muhajirin.
Penegasan serupa disampaikan pengurus yayasan, Yohanes Supardi, yang menyebut aktivitas pendidikan di bawah naungan yayasan terus berjalan baik dan terbuka. Menurutnya, kegiatan tersebut telah memberikan manfaat nyata bagi anak-anak dan masyarakat sekitar.
“TPA berjalan dengan baik, saat ini ada 65 anak yang mengaji. Untuk TK ada 22 murid, dengan 3 pendidik TPA, 3 pendidik TK, dan 1 petugas kebersihan,” paparnya.
Ia menyesalkan namanya ikut terseret dalam pemberitaan yang dianggap tidak berdasar. Yohanes menegaskan selama ini ia hanya berfokus pada kegiatan sosial dan pendidikan, tanpa pernah terlibat dalam urusan kepemilikan aset masjid.
“Nama saya juga ikut disebut dalam pemberitaan, padahal sedikit pun tidak ada niat untuk menguasai. Kami pengurus tidak mendapat honor sepeser pun. Ini murni dari umat untuk umat, dari masyarakat untuk masyarakat,” tegasnya.
Tokoh masyarakat, Sumitro, juga menilai isu yang berkembang sangat keliru. Ia menekankan bahwa pihak-pihak yang disebut dalam pemberitaan justru merupakan orang-orang yang berjasa dalam pembangunan dan pemakmuran masjid.
“Kita sebagai orang muslim seharusnya bersyukur masih ada yang peduli dengan sarana ibadah. Mereka yang disebut dalam pemberitaan seolah ingin menguasai masjid, padahal justru mereka yang berjuang. Jadi, tidak ada yang menguasai. Memangnya siapa yang ingin menguasai?” ujarnya.
Sumitro menambahkan, pengelolaan masjid dilakukan secara terbuka melalui pemilihan Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) setiap tiga tahun sekali, di mana pengurus dipilih langsung oleh masyarakat. Dengan mekanisme tersebut, ia memastikan tidak ada pihak yang bisa menguasai masjid secara sepihak.
“Setiap tiga tahun ada pemilihan DKM, pengurus dipilih langsung oleh masyarakat. Jadi, tidak ada yang menguasai. Mereka yang disebut malah sangat berjasa. Saya sendiri sudah 13 tahun jadi sekretaris DKM dan tidak pernah menerima gaji. Semua jelas dan transparan,” ungkapnya.
Baca Juga: Bus Tayo Mendadak Mogok di Cipondoh
Mantan Ketua DKM periode 2021–2023, Mahfudin, juga menyayangkan pemberitaan yang menyinggung persoalan tersebut. Ia menegaskan kegiatan masjid selama ini selalu berjalan positif, penuh kebersamaan, dan membawa manfaat bagi warga.
“Dengan bimbingan para tokoh, kami selalu berusaha menjaga ukhuwah islamiyah. Kami ikhlas, dan banyak pihak yang membantu. Kalau bukan kita, siapa lagi yang memakmurkan masjid,” tuturnya.
Mahfudin menambahkan, kekompakan warga sudah terjalin lama dan menjadi bagian penting dalam setiap aktivitas keagamaan. “Saya kaget membaca pemberitaan itu, padahal kami selalu guyub. Setiap pagi ada kajian Subuh, Jumat malam ada pengajian, pengajian ibu-ibu, hingga ngopi bareng setelah kegiatan. Kekompakan ini saya bawa juga ketika menjadi pengurus DKM Al Azhar di Bandung,” jelasnya.
Senada, warga setempat Asep Setiawan menilai keberadaan yayasan murni untuk kepentingan sosial dan pendidikan tanpa motif komersial. Ia pun heran dengan munculnya isu yang memicu polemik.
“Saya sebagai warga, meskipun bukan pengurus, melihat langsung bahwa yayasan ini tidak ada unsur komersial. Yang penting yayasan ini menjadi wadah untuk anak-anak. Saya heran kenapa tiba-tiba ramai, padahal saya lihat tidak ada masalah. Yang aktif pasti selalu diajak dalam kegiatan,” katanya.
Para tokoh masyarakat, pengurus yayasan, dan warga sepakat agar isu yang berkembang tidak menimbulkan kegaduhan. Mereka menegaskan Yayasan Al Muhajirin hadir semata-mata untuk kepentingan umat, menjaga kerukunan, serta memakmurkan Masjid Al Muhajirin yang telah menjadi pusat kegiatan keagamaan dan sosial warga sejak lama. (mg01)
