SATELITNEWS.COM, TANGERANG — Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang, Arief Wibowo menyebut persoalan lingkungan hidup yakni sampah dan banjir menjadi tantangan besar yang harus segera diselesaikan Pemerintah Kota Tangerang.
Menurutnya, Kota Tangerang kini menghadapi tantangan kompleks, mulai dari peningkatan kualitas sumber daya manusia hingga persoalan lingkungan. Dua hal ini, kata Arief, harus ditangani dengan kebijakan berbasis data dan perencanaan jangka panjang.“Kota Tangerang menghadapi dua persoalan utama, sampah dan banjir. Kalau tidak ada terobosan, kita bisa masuk situasi darurat,” ujar Arief.
Arief menyebut, kondisi TPA Rawa Kucing sudah hampir mencapai kapasitas maksimal, dengan tingkat keterisian mencapai 90–95 persen. Volume sampah yang dibuang setiap hari mencapai 1.500–2.000 ton. “Kita belum darurat, tapi sudah kritis. Kalau tidak segera diatasi, bisa seperti Bandung atau Yogyakarta,” katanya.
Ia mendorong Pemkot Tangerang segera memperbarui rencana induk pengelolaan sampah agar pengangkutan dan pengolahan sampah bisa lebih terukur. Pemerintah juga diminta memetakan alur sampah dari sumber hingga ke TPA untuk mengetahui kebutuhan armada, tempat pembuangan sementara, dan infrastruktur pendukung.
Selain penyediaan sarana, Arief menekankan pentingnya edukasi dan penegakan hukum agar masyarakat tidak lagi membuang sampah sembarangan. Menurutnya, edukasi harus mendorong masyarakat beralih dari membuang menjadi mengolah sampah, terutama yang organik. “Sampah organik bisa dikelola di tingkat RT atau RW. Pemerintah bisa beri insentif atau kompetisi diet sampah agar masyarakat terlibat,” ujarnya.
Selain sampah, Arief juga menyoroti banjir yang kerap melanda kawasan Ciledug Indah, Kalisabi, dan Situ Belakang. Ia menilai penyebab utamanya adalah hilangnya daerah resapan air akibat pembangunan yang tidak terkendali. “Air kehilangan tempat parkir alaminya. Untuk jangka pendek bisa dilakukan normalisasi sungai dan pembuatan embung, tapi rencana induk banjir kita perlu diperbarui,” ungkapnya.
BeritaTerbaru
Ia mendorong kerja sama lintas wilayah antara Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Tangerang Selatan, DKI Jakarta, dan Pemprov Banten. Hal ini penting karena sistem air di kawasan Jabodetabek saling terhubung.
Selain itu, Arief juga mengingatkan dampak banjir terhadap pelaku UMKM yang beroperasi di wilayah rawan genangan. Menurutnya, pemerintah perlu melakukan penataan lokasi dan relokasi terencana agar kegiatan ekonomi warga tetap berjalan. “Penataan itu bukan sekadar memindahkan, tapi memastikan UMKM tetap bisa berusaha di tempat yang aman dan layak,” tutup Arief. (made)
