SATELITNEWS.COM, TANGERANG–Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar Bantuan Langsung Tunai (BLT) ditambah dan cakupan penerimanya diperluas hingga menjangkau sekitar 140 juta warga. Instruksi Presiden itu diumumkan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, di Kantor Pos Indonesia, Cikini, Jakarta, Jumat (17/10).
Airlangga menerangkan, dalam stimulus ini, BLT akan diberikan kepada 35.046.783 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) selama tiga bulan: Oktober, November, dan Desember 2025.
“Bapak Presiden meminta agar BLT ditambah. Ini di luar BLT reguler yang disalurkan Kemensos setiap bulan kepada 20,88 juta keluarga melalui Program Keluarga Harapan dan bantuan sembako,” ujar Airlangga.
Dengan asumsi satu keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan dua anak, program ini bisa menjangkau kurang lebih 140 juta orang di desil 1 sampai 4, berdasarkan Data Sosial Ekonomi Nasional. Bantuan akan disalurkan sebesar Rp 900 ribu per keluarga untuk tiga bulan, atau Rp 300 ribu per bulan.
Penyalurannya dilakukan secara bertahap, mulai pekan depan. Sebanyak 18,3 juta penerima melalui bank-bank Himbara dan 17,2 juta lainnya lewat PT Pos Indonesia. “Ini juga siap untuk diberikan mulai hari Senin nanti,” jelas Airlangga.
Paket stimulus kuartal IV-2025 ini menjadi stimulus keempat di masa pemerintahan Prabowo-Gibran, dengan total nilai Rp 46,2 triliun, hasil dari efisiensi dan realokasi anggaran.
Tak hanya bantuan tunai, Presiden juga meluncurkan Program Magang Nasional Bergaji bagi fresh graduate alias lulusan baru perguruan tinggi. Program ini bertujuan memperluas kesempatan kerja dan memberi pengalaman langsung di dunia industri, BUMN, maupun lembaga pemerintah.
Program magang ini akan berjalan dalam dua gelombang. Gelombang pertama diikuti 20 ribu peserta yang mulai bekerja pada 20 Oktober 2025. Kemudian, gelombang kedua akan dibuka November dengan target tambahan 80 ribu peserta.
Hingga kini, 1.666 perusahaan sudah mendaftar dengan 26.181 lowongan magang dan 156.159 pelamar. Sejumlah perguruan tinggi seperti Universitas Indonesia (UI), Universitas Negeri Jakarta (UNJ), dan Universitas Pancasila ikut terlibat dalam penyediaan peserta dan penyusunan kurikulum kerja.
Airlangga menegaskan, langkah ini adalah bentuk nyata perhatian Presiden terhadap kesejahteraan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja muda. Seluruh peserta akan mendapatkan uang saku bulanan yang besarannya disesuaikan dengan standar daerah masing-masing. Selain itu, pemerintah juga menanggung iuran Jaminan Kehilangan Kerja dan Jaminan Kematian (JKM) dalam BPJS Ketenagakerjaan.
“Itu tidak memotong uang saku yang diberikan oleh pemerintah,” ucap Airlangga. (rmg)
