SATELITNEWS.COM, JAKARTA—Seluruh jemaah haji reguler Indonesia kini telah berada di Makkah. Konsentrasi ini menjadi titik krusial, saat seluruh layanan dan pengawasan difokuskan untuk menghadapi puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).
Memasuki fase ini, penyelenggaraan haji tidak lagi bertumpu pada proses kedatangan, melainkan kesiapan menghadapi mobilitas jemaah dalam waktu yang terbatas. Fokus dialihkan pada penguatan layanan lapangan dan mitigasi risiko, terutama di titik-titik paling padat selama Armuzna.
Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI menyatakan, hingga hari ke-26 operasional, penyelenggaraan ibadah haji berjalan lancar dan terkendali.
“Alhamdulillah, seluruh jemaah haji reguler Indonesia kini telah berada di Makkah. Ini menjadi fase penting karena seluruh energi layanan mulai difokuskan untuk memastikan jemaah siap menghadapi puncak ibadah haji dengan aman, tertib, dan nyaman,” ujar Juru Bicara Kemenhaj, Suci Annisa, di Makkah, Sabtu (16/5/2026).
Berdasarkan data operasional, sebanyak 430 kelompok terbang (kloter) dengan total 166.269 jemaah dan 1.717 petugas telah diberangkatkan ke Arab Saudi. Dari jumlah tersebut, 418 kloter yang terdiri atas 161.591 jemaah dan 1.672 petugas telah tiba di Makkah. Sementara itu, jemaah haji khusus yang telah tiba di Arab Saudi tercatat sebanyak 11.739 orang.
Secara keseluruhan, sekitar 83,49 persen jemaah haji Indonesia telah berada di Tanah Suci. Adapun jemaah reguler yang sebelumnya terbagi antara Madinah dan Makkah kini telah sepenuhnya terkonsentrasi di Kota Makkah.
Baca Juga: Khalid Basalamah Akui Setor US$554.500
Seiring pergeseran tersebut, Kemenhaj juga mengalihkan kekuatan petugas untuk memperkuat layanan di Makkah dan kawasan Armuzna. Penguatan difokuskan pada aspek operasional, mulai dari transportasi, akomodasi, konsumsi, hingga layanan kesehatan dan perlindungan jemaah.
Pemerintah bersama otoritas Arab Saudi terus mematangkan persiapan Armuzna, termasuk finalisasi data manifest, pengaturan pergerakan jemaah berbasis kloter, kesiapan armada bus, tenda, serta distribusi konsumsi dan layanan kesehatan di lapangan.
Di tengah suhu tinggi, Kemenhaj mengimbau jemaah menjaga kondisi fisik dengan mengatur aktivitas dan menghemat energi menjelang puncak ibadah. Suci menekankan kesiapan fisik menjadi kunci agar jemaah dapat menjalani rangkaian Armuzna secara optimal.
Di sisi lain, Kemenhaj juga memperketat pengawasan terhadap praktik haji nonprosedural. Hingga 15 Mei 2026, Satgas Pencegahan Haji Nonprosedural bersama pihak terkait telah menggagalkan keberangkatan 32 warga negara Indonesia di Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang diduga hendak berhaji tanpa dokumen resmi.
“Kami mengimbau masyarakat tidak tergiur tawaran haji nonprosedural. Ibadah haji wajib menggunakan visa haji resmi,” tegas Suci.
Sementara itu, Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI menekankan pengawasan pada kualitas layanan di lapangan, terutama bagi kelompok jemaah rentan.
Baca Juga: Pemerintah Subsidi Biaya Haji 2027 Rp 3,2 Juta, Jamaah Lunasi Rata-Rata Rp 23 juta
“Pelayanan kesehatan dan perlindungan jemaah harus betul-betul dirasakan. Kami minta petugas benar-benar hadir untuk jemaah, terutama lansia,” kata anggota Timwas Haji DPR, Maman Imanul Haq, saat bertolak menuju Arab Saudi melalui Bandara Soekarno-Hatta, Minggu (17/5).
Selain layanan kesehatan, aspek transportasi juga menjadi sorotan. Anggota Timwas Haji DPR, Danang Wicaksana, menegaskan seluruh rantai transportasi—mulai dari penerbangan menuju Arab Saudi hingga mobilitas antarkota di Tanah Suci—harus berada dalam pengawasan ketat.
Pergerakan jemaah dari Madinah ke Makkah dinilai sebagai salah satu titik rawan karena melibatkan mobilitas secara bersamaan. Pengawasan diperketat, termasuk terhadap armada bus, menyusul adanya insiden kecelakaan yang sempat menimpa jemaah Indonesia.
Operasional bus selawat di Makkah juga menjadi perhatian karena menjadi tulang punggung mobilitas jemaah dari hotel menuju Masjidil Haram dan sebaliknya.
Menurut Danang, fase Armuzna ditandai dengan perpindahan jemaah dalam jumlah besar dalam waktu terbatas, sehingga menuntut ketepatan jadwal dan kesiapan armada secara maksimal. Ia juga menyoroti perlunya skema khusus di titik rawan seperti Muzdalifah, termasuk kemungkinan penerapan murur untuk mengurangi kepadatan. (rmg/xan)
