SATELITNEWS.COM, JAKARTA— Inflasi Indonesia pada Oktober 2025 tercatat 2,86 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), sedikit meningkat dibanding bulan sebelumnya namun masih berada dalam rentang target pemerintah. Sementara tekanan harga di beberapa daerah mulai menonjol, terutama di Sumatera Utara (Sumut) yang mencatat inflasi tertinggi nasional.
“Range yang ingin kita target itu 1,5 persen sampai 3,5 persen, 2,86 persen masih pada posisi aman,” kata Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Evaluasi Dukungan Pemda dalam Program Tiga Juta Rumah, di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa (4/11/2025).
Menurut Tito, pergerakan inflasi dipengaruhi oleh tiga kelompok komponen: administered prices (harga yang diatur pemerintah seperti BBM, transportasi, dan air minum), volatile food (komoditas pangan yang berfluktuasi), serta inflasi inti.
Pada Oktober, perhiasan menjadi komoditas penyumbang inflasi terbesar secara tahunan, diikuti cabai merah, beras, tarif air minum, dan ikan segar. Secara bulanan, dari September ke Oktober, komoditas pendorong inflasi meliputi perhiasan, cabai merah, telur ayam ras, daging ayam ras, dan wortel.
Tito menyoroti kenaikan harga emas global sebagai faktor utama di dalam inflasi inti. “Saat ini memang terjadi kenaikan harga emas tingkat internasional, dunia. Jadi, sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan sendiri,” ujarnya. Ia menambahkan, kenaikan harga emas sekaligus mencerminkan daya beli sebagian masyarakat yang memilih instrumen tersebut sebagai aset.
Menjelang periode Natal dan Tahun Baru (Nataru), pemerintah meminta daerah meningkatkan kewaspadaan. Tito mengimbau pemda tidak menaikkan tarif layanan publik yang berpotensi mendorong inflasi, terutama tarif air minum.
Baca Juga: Ketua PSSI Erick Thohir Fokus Bawa Timnas ke Piala Dunia 2030
Ia menyatakan akan berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan maskapai penerbangan agar tarif tiket pesawat tidak menyentuh batas atas. Selain itu, pemerintah menekankan pentingnya penyaluran bantuan sosial dan pelaksanaan operasi pasar untuk menjaga daya beli masyarakat dan menstabilkan harga pangan.
Di sisi daerah, Sumatera Utara menjadi provinsi dengan inflasi tertinggi di 4,97 persen. Kota Padang Sidempuan di provinsi tersebut juga mencatat tingkat inflasi tertinggi untuk kategori kota, yakni 5,17 persen. Sementara itu, Kabupaten Kerinci di Jambi mencatat inflasi 4,97 persen.
“Ini butuh kerja keras,” kata Tito, menegaskan perlunya penguatan pengendalian harga di wilayah-wilayah tersebut.
Sebaliknya, Papua mencatat inflasi terendah secara nasional, yaitu 0,53 persen. Kabupaten Halmahera Tengah di Maluku Utara mengalami deflasi -0,19 persen, sedangkan Kota Bandar Lampung mencatat inflasi terendah untuk kategori kota di 0,43 persen. Perbedaan angka antarwilayah ini menunjukkan variasi tekanan harga yang perlu dicermati secara spesifik oleh masing-masing daerah.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan enam provinsi mencatat inflasi di atas batas atas target 3,5 persen, yakni Sumatera Utara, Riau, Aceh, Sumatera Barat, Sulawesi Tengah, dan Jambi.
“Ini perlu mendapatkan perhatian,” ujarnya.
Baca Juga: Inflasi Dekati Batas Kritis, Pemerintah Daerah Diminta Waspada
Pada kesempatan yang sama, Tito juga meminta pemda memperhatikan program strategis nasional, khususnya pembangunan Tiga Juta Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), mengingat masih banyak masyarakat yang membutuhkan akses hunian layak.
“Daerah-daerah enggak bisa bekerja sendiri dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ini memanfaatkan betul, tangkap betul program dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP),” ucapnya.
Rapat tersebut turut dihadiri Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman, Dirjen Perumahan Perdesaan Kementerian PUPR Imran, serta Plt Deputi II Kantor Staf Presiden Telisa Aulia Falianty. Sejumlah pejabat daerah dan forkopimda mengikuti rapat secara virtual. (rmg/xan)
