SATELITNEWS.COM, SERANG – Di sisa waktu 36 hari, berakhirnya tahun anggaran 2025, Pemprov Banten, mulai mengatur strategi mempercepat serapan target pendapatan dan belanja daerah yang sudah direncanakan oleh masing-masing OPD baik di awal tahun maupun di perubahan.
Secara umum, target belanja di masing-masing OPD sudah sesuai perencanaan. Tinggal bagaimana dari sektor pendapatannya bisa menunjang itu. Oleh karenanya dibutuhkan terobosan dari Kepala Bapenda yang baru agar bisa mendongkrak dari sisi pendapatan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten Deden Apriandi mengatakan, dirinya sudah mengeluarkan Surat Edaran (SE) kepada seluruh OPD di lingkungan Pemprov Banten untuk melakukan akselarasi rencana-rencana program yang sudah disusun, termasuk pemetaannya OPD mana saja yang butuh support anggaran yang cepat karena serapan belanjanya masih rendah.
“Seperti Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Provinsi Banten yang serapannya masih rendah,” kata Deden, seusai Rapat Pimpinan di Pendopo Gubernur, KP3B-Curug, Kota Serang, Senin (10/11/2025). Rapim dipimpin langsung oleh Gubernur Banten Andra Soni, yang didampingi Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusumah.
Menurut Deden, kegiatan pembangunan fisik serapannya memang selalu diakhir, karena menunggu pekerjaan selesai. Namun yang lebih penting dari itu pendapatan kita juga harus sesuai target, apalagi kalau dilihat sampai saat ini sektor pendapatan masih sedikit mengkhawatirkan.
“Makanya dengana adanya ide-ide dari kepala Bapenda baru, diharapkan bisa mendongkrak pendapatan, paling tidak untuk menjaga casflow keuangan kita,” ujarnya.
Baca Juga: Pegawai Pemprov Banten Tetap Masuk Kerja, Agar Pelayanan Tidak Terganggu
Sampai tertanggal 7 September 2025, serapan belanja DPRKP Provinsi Banten memang paling terendah dibandingkan dengan OPD lainnya yakni sebesar 36,23 persen. Di atas itu ada Biro Organisasi 51,06 persen dan disusul Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten 51,23 persen. Realisasi tertinggi diraih oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar 84,01 persen.
Untuk realisasi Belanja Pemprov Banten sudah mencapai Rp7,46 Triliun atau 69,03 persen dari target Rp10,81 Triliun. Sedangkan untuk pendapatan sudah mencapai Rp8,28 Triliun atau 78,90 persen dari target Rp10,50 Triliun. Pendapatan itu masih didominasi dari PAD sebesar Rp5,37 Triliun dari target 6,93 Triliun.
Kemudian, pendapatan transfer Rp2,90 Triliun dari target 3,56 Triliun serta dari pendapatan lain yang sah sebesar Rp4,78 Miliar dari target 6,34 Miliar
Tercatat terjadi penurunan realisasi terbesar disumbang dari Pendapatan Transfer sebesar 9,55%, diikuti Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar 7,89% dan Pendapatan Asli Daerah sebesar 3,91%.
Kendati demikian, Deden mengaku optimis smapai akhir tahun nanti berbagai target yang telah direncanakan bisa tercapai dengan baik. Setiap kepala OPD harus melakukan penataan ulang belanja baik yang sudah, sedang maupun yang akan berjalan sehingga bisa dilakukan mitigasi resiko yang akan ditimbulkan di kemudian hari.
Gubernur Banten Andra Soni mengatakan kondisi keuangan kita saat ini masih sesuai dengan prognosis yang sudah diperkirakan jauh-jauh hari. Apalagi mekanisme APBD kita ada alurnya bagaimana melakukan upaya-upaya optimalisasi belanja kepada masyarakat.
Baca Juga: Diminta Tingkatkan Pelayanan, Sekda Banten: Jajaran RSUD Jangan Anti Kritik
“Insya Allah semuanya akan terlaksana dengan baik,” katanya.
Andra juga menekankan kepada seluruh kepala OPD agar memaksimalkan serapan APBD yang ada untuk dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. sehingga OPD harus responsive menyelesaikan berbagai persoalan yang dialami masyarakat. (luthfi)
