SATELITNEWS.COM, SERANG – Sejumlah fraksi menyoroti target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemprov Banten pada Raperda APBD 2026 yang mengalmi penurunan tajam namun tidak diiringi dengan upaya terobosan baru untuk melakukan peningkatan.
Sembilan kebijakan strategis yang direncanakan Pemprov, untuk meningkatkan PAD pun dinilai tidak ada hal yang baru.
Bahkan, ditengah penurunan target PAD itu, belanja pegawai Pemprov Banten mengalami peningkatan cukup tinggi dari tahun 2025 sebesar Rp2,5 Triliun lebih menjadi Rp3,238 Triliun atau naik sebesar 700 Miliar lebih. Berbanding terbalik dengan rencana belanja daerah yang mengalami penurunan sekitar Rp920 miliar dari semula Rp10,920 Triliun menjadi Rp10 Triliun.
Ketua Fraksi PAN DPRD Banten Ishak Sidik dalam pandangan fraksinya mengatakan, optimisme yang dibangun Gubernur Andra Soni akibat penurunan target pendapatan daerah patut diapresiasi, meskipun belum nampak upaya nyata dalam rangka mewujudkannya. mudah-mudahan dalam prosesnya hal tersebut dapat menjadi nyata.
“Maka dari itu kami berharap pak Gubernur bisa membuat terobosan-terobosan dalam upaya peningkatan pendapatan daerah, tentunya dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” katanya, saat rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi atar Rapeda APBD Banten 2026, Rabu (19/11/2025).
Sembilan strategi itu, meliputi penguatan sistem informasi perpajakan berbasis data terintegrasi, peningkatan kualitas layanan public berbasis digital dan mobile, reformasi proses bisnis pemungutan pajak yang lebih efisien, penguatan edukasi dan komunikasi meningkatkan kesadaran wajib pajak, pengembangan inovasi fiscal berbasis potensi local dan ekonomi digital, optimalisasi dividen dari badan usaha milik daerah (bumd), pengelolaan aset daerah secara profesional dan produktif, peningkatan penerimaan dari pajak orang pribadi dalam negeri (pph opdn), pph pasal 21, pajak ekspor, dan pph badan.
Baca Juga: Soal Kepastian Gaji P3K, Pemprov Diminta Bersurat ke Pusat
Terakhir peningkatan akurasi data potensi, baik potensi perpajakan maupun potensi sumber daya alam, menjadi langkah penting sebagai dasar perhitungan dana bagi hasil yang lebih adil dan proporsional bagi daerah.
Ishak melanjutkan, besaran belanja pegawai yang dianggarkan Pemprov Banten itu sudah melebihi dari batas maksimal seperti yang diamanatkan oleh Kemendagri sebesar 30 persen dari APBD. Meskipun, Ishak memahami peningkatan besaran belanja pegawai itu diakibatkan adanya tambahan beban gaji sekitar 9.000 PPPK.
“Tapi kan seharusnya pak Gubernur bisa menyeimbangkan antara kebutuhan belanja pegawai dengan belanja program kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Meskipun, dalam pengantarnya, Pemprov Banten menyampaikan adanya efisiensi belanja honorarium bagi asn dan optimalisasi belanja gaji dan tunjangan. namun kebijakan tersebut nampanya tidak selaras dengan rencana belanja pegawai dalam struktur apbd banten tahun 2025.
“Untuk itu perlu dilakukan langkah bijak oleh gubernur dalam rangka menyeimbangkan antara belanja pegawai dengan belanja program untuk masyarakat, seperti melakukan rasionalisasi belanja tunjangan kinerja bagi sekitar 11 ribu pns provinsi banten menjadi separuhnya,” tegasnya.
Hal yang serupa, juga disampaikan anggota fraksi PDIP Iwan Rahayu yang belum memahami betul terkoreksinya RAPBD 2026 yang cukup signifikan itu hanya karena adanya penyesuaian tranfer daerah (tkd). Menurutnya, besaran penurunan target PAD itu melebihi dari besaran penyesuaian TKD yang hanya mencapai Rp500 Miliar, sementara penurunan PAD mencapai R650 Miliar.
Baca Juga: Evaluasi Kinerja Pegawai RSUD Labuan, DPRD Banten Desak Manajemen Bertanggungjawab
“Hal itu menunjukan jika Pemprov Banten tidak mempunyai skema atau rencana dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah guna menanggulangi penyesuaian tkd dari pemerintah pusat,” pungkasnya.
Kemudian, lanjutnya, program pemutihan pajak kendaraan yang dilakukan secara sporadis pada tahun 2025 ini juga dampaknya tidak terukur pada peningkatan pajak daerah tahun 2026.
”Atau jangan-jangan penurunan target itu, berasal dari kebijakan penghapusan denda pajak itu,” imbuhnya. (Luthfi)
