SATELITNEWS.COM, SERANG—Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Banten mencatat komposisi ekonomi Banten sebesar 91,5 persen masih ditopang oleh Banten bagian Utara. Sementara, di Banten Selatan hanya menyumbang kontribusi kepada pembentukan perekonomian Provinsi Banten sebesar 8,5 persen.
Kepala KPw BI Banten Ameriza M Moesa menyebut bahwa Provinsi Banten dihadapkan pada tantangan dalam mengoptimalkan kapasitas ekonominya akibat tingginya disparitas pembangunan antara wilayah Banten Utara yang didominasi industri, dan Banten Selatan yang kaya potensi pariwisata dan pertanian.
Masalah ketimpangan ini diyakini menjadi akar penyebab mengapa pertumbuhan ekonomi Banten yang tergolong bagus tidak serta merta mampu menekan angka pengangguran dan kemiskinan.
“Kenapa Banten ekonominya tumbuh bagus, tapi kok masih tetap tinggi tingkat pengangguran, masih tetap tinggi tingkat kemiskinan, karena disparitas itu yang menjadi penyebab,” katanya, Selasa (9/12).
Ameriza menyebutkan, berdasarkan letak geografisnya, pembentuk perekonomian Banten sebagian besar berasal dari banten daerah utara yaitu Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, Kota Serang, Kota Cilegon dan Kabupaten Serang sebesar 91,5 persen yang memiliki Kawasan Industri Padat Modal, serta Kawasan Perdagangan dan Perumahan.
“Sementara sisanya kawasan Banten Selatan yakni Kabupaten Lebak dan Pandeglang hanya menyumbang kontribusi kepada pembentukan perekonomian Provinsi Banten sebesar 8,5 persen,” ujarnya.
Baca Juga: Sambut Pileg 2029, Golkar Banten Siapkan Strategi Lebih Awal
Lebih lanjut, dari sisi investasi sebagai komponen penting dalam perekonomian, disparitas Banten Utara dengan Banten Selatan juga cukup tinggi. Pada renran Januari-September 2025, nilai investasi total di Banten mencapai Rp91,6 triliun yang terutama dikontribusi dari Banten Utara dengan pangsa 98,1 persen. Sementara Banten Selatan dengan pangsa 1,9 persen dari total investasi baik itu PMA maupun PMDN di Banten.
“Meski kaya akan potensi dan sumber daya, wilayah Banten Selatan masih menghadapi tantangan struktural, yang antara lain keterbatasan ketersediaan infrastruktur baik itu aksesibilitas, konektivitas, utilitas dan fasilitas publik,” jelasnya.
BeritaTerbaru
“Kemudian sosial budaya masih relatif tingginya angka pengangguran, sisi geografi Banten Selatan memiliki indeks kerawanan bencana yang cukup tinggi, dan sisi kelembagaan belum optimalnya kerjasama pemerintah dan badan usaha,” tambahnya.
Tak hanya itu, masih terdapat permasalahan sosial ekonomi dan isu strategis Provinsi Banten yang perlu diperhatikan, antara lain masih cukup tingginya nilai ICOR (Incremental Capital Output Ratio) Banten yaitu sebesar 6.79, lebih tinggi dibandingkan nasional sebesar 6.49 pada 2024.
Hal ini menunjukkan bahwa meski realisasi investasi meningkat, namun belum cukup efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, kemudian tingkat kemiskinan yang cukup tinggi khususnya di Banten Selatan, pada 2024 tingkat kemiskinan di Pandeglang dan Lebak tercatat 9.18 persen dan 8.14 persen lebih tinggi dari Prov Banten sebesar 5.70 persen.
“Tingkat pengangguran yang juga relatif tinggi khususnya di wilayah Selatan, tingkat pengangguran Lebak sebesar 6.23 persen, Pandeglang 8.09 persen, lebih tinggi dari rerata nasional sebesar 4.91 persen pada 2024,” ungkapnya.
Baca Juga: Pengamat Dukung Gaji PPPK Paruh Waktu Dianggarkan Pemprov Banten pada 2027
Maka dari itu, kata Ameriza forum ini menekankan pentingnya memanfaatkan momentum pembangunan infrastruktur pemerintah pusat di Banten Selatan, khususnya Jalan Tol dan masuknya MRT, untuk mendorong investasi. Pemerintah daerah diharapkan proaktif memberikan sweetener (insentif) dan kemudahan investasi bagi para investor.
“Mudah-mudahan forum ini bisa berimpac kepada para pengambil kebijakan, mudah- mudahan dengan adanya ini kita bisa mengundang para investor, tapi memang pemerintah daerah harus memberikan kemudahan investasi, dan konsep investasi yang lebih baik,” paparnya.
Guru Besar Prodi Pembangunan Ekonomi Kewilayahan FEB UGM, Mudrajad Kuncoro mengatakan, dua kabupaten ini hanya menyumbang sekitar 6 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan sudah terjadi selama 20 tahun.
“Dan kalau kita lihat dari 8 kabupaten kota di Banten, Lebak dan Pandeglang itu hanya menyumbang 6 persen dan itu Istiqomah selama 20 tahun terakhir,” kata Mudrajad.
Ia menyoroti soal perkembangan industri dan real estate yang masif di kawasan Banten Utara, sementara di wilayah Selatan masih belum bisa mendongkrak perekonomian.
“Yang kedua gini koefisien untuk kota dan desa jomplang, ketimpangan di kota jauh lebih tinggi dari pada di desa,” imbuhnya.
Mudrajad menegaskan, perlu adanya kebijakan serius yang menjadi landasan kuat untuk mempercepat laju perekonomian di selatan. Didukung oleh berbagai lembaga terkait.
“Bagaimana menerapkan inklusif development, tidak omon-omon, tapi sekarang jadi mainstreaming kebijakan namanya. Pokok kebijakan, grand desian untuk mempercepat perekonomian Banten Selatan,” katanya. (mpd/rmd)
