SATELITNEWS.COM, SERANG–Pemprov Banten mengalokasikan anggaran sebesar Rp107 miliar atau tepatnya Rp107.048.972.643 untuk tunjangan kinerja (Tukin) para pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) penuh waktu di lingkungan Pemprov Banten.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, Rina Dewiyanti mengatakan, pihaknya telah menyiapkan ratusan miliar tersebut untuk 13.818 pegawai P3K.
“Untuk 13.818 PPPK penuh waktu, besarannya tidak sama tergantung tingkat pendidikannya,” jelasnya, Senin (5/1).
Rina menjelaskan, anggaran Rp107,04 miliar tersebut terbagi ke dalam beberapa komponen. Pertama, beban kerja sebesar Rp103,72 miliar. Kedua, tunjangan tempat bertugas senilai Rp234 juta. Ketiga, kondisi kerja sebesar Rp2,36 miliar.
“Terakhir, untuk kelangkaan profesi yang dialokasikan sebesar Rp732 juta,” paparnya.
Sementara, terpisah, Ketua Forum Non ASN Pemprov Banten, Taufik Hidayat mengaku mengapresiasi langkah Pemprov Banten dengan pemberian tukin kepada belasan ribu P3K tersebut.
Baca Juga: Kasus ISPA Capai 4.500, Pemprov Banten Perpanjang PJJ
“Alhamdulillah ada kabar baik yang disampaikan oleh kepala BPKAD pada hari ini terkait Tukin untuk PPPK sejumlah 13.818 yang ada d provinsi Banten,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Taufik mengaku meminta agar Pemprov Banten bisa meninjau ulang terkait besaran tukin yang saat ini telah dianggarkan tersebut.
“Alhamdulillah hak-hak PPPK sudah terakomodir meski belum sesuai dengan apa yang kawan-kawan PPPK harapkan. Semoga pak Gubernur dan pak Wagub bisa meninjau ulang terkait besaran nominalnya yang saat ini sudah ada,” ungkapnya.
“Semoga nominal ini bisa berubah secara bertahap dengan menghitung angka kelayakan agar apa yang diterima oleh kawan-kawan PPPK sesuai dengan beban kerja yang dijalankan,” sambungnya.
Ia berharap, di anggaran perubahan 2026 mendatang, besaran tukin tersebut bisa ditinjau kembali dan ditingkatkan.
“Besar harapan kami di anggaran perubahan ataupun tahun depan jumlahnya bisa disesuaikan dengan beban kerja. Dan saya menghimbau kepada kawan-kawan PPPK agar tetap kondusif dalam bekerja dan menerima hasil dan keputusan yang sudah disahkan dalam APBD provinsi Banten tahun anggaran 2026,” tandasnya. (mpd/rmg)
Baca Juga: Pengadaan 500 Ribu Perumahan Di Banten Terkendala Lahan
