SATELITNEWS. COM, BOGOR— Presiden Prabowo Subianto menatap layar besar di ruang Padepokan Garuda Yaksa dengan fokus ketika video anak-anak penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diputar. Wajah-wajah ceria itu membuatnya menggeleng pelan, seolah sulit menerima bahwa program tersebut masih diragukan sebagian pihak.
“Saya tidak paham manusia macam mana yang tidak tergerak hatinya melihat anak-anak seperti itu?” ucap Prabowo, suaranya terdengar serak.
“Hei, orang-orang pinter yang ngejek program ini… lihatlah dengan mata dan hatimu, rakyat kita, anak-anak itu.”
Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam Taklimat Awal Tahun 2026 Kabinet Merah Putih, di kediamannya, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (06/01/2026).
Di hadapan jajaran kabinet, ia menegaskan bahwa MBG dirancang sebagai intervensi langsung negara untuk menjawab persoalan kekurangan gizi dan kemiskinan anak. Pemerintah menilai masalah ini tidak bisa diserahkan semata pada mekanisme pasar atau inisiatif individu.
Sebelum program ini diluncurkan, data pemerintah menunjukkan sekitar satu dari lima anak Indonesia mengalami kekurangan gizi. Di sejumlah daerah, angkanya bahkan melampaui 30 persen. Banyak anak berangkat ke sekolah tanpa sarapan atau hanya mengonsumsi makanan dengan gizi terbatas, kondisi yang berdampak pada pertumbuhan fisik dan meningkatkan risiko stunting.
Baca Juga: MBG Seret Brigjen Polri, Kejagung Dalami Keterlibatan Perwira TNI
Atas dasar itu, pemerintah meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis pada 6 Januari 2025. Dalam satu tahun pelaksanaan, MBG telah menjangkau sekitar 55 juta penerima manfaat, termasuk anak-anak dan ibu hamil di berbagai wilayah Indonesia.
Prabowo membandingkan capaian tersebut dengan pengalaman Brasil. “Kalau kita lihat Brazil, mereka butuh 11 tahun untuk mencapai 40 juta penerima manfaat. Kita satu tahun mencapai 55 juta orang,” ujarnya.
Di sela penjelasannya, Prabowo mengutip pernyataan Presiden pertama RI, Soekarno. “The hungry stomach cannot wait” — perut yang lapar tidak bisa menunggu.
Bagi Prabowo, kutipan itu menjadi pengingat bahwa kebijakan pangan dan gizi memiliki dimensi moral. “Pemimpin yang punya hati, pemimpin yang punya kepedulian, harus bekerja keras untuk menghilangkan kelaparan dan kemiskinan,” katanya.
Meski demikian, Presiden mengakui program berskala besar seperti MBG tidak lepas dari tantangan. Berdasarkan evaluasi internal pemerintah, tingkat keberhasilan program tercatat mencapai 99,99 persen. Namun, angka tersebut belum dianggap cukup. Pemerintah menargetkan pelaksanaan yang mendekati 100 persen tanpa cacat, atau zero defect.
“Tidak kita puas dengan kekurangan 0,00 sekian itu pun harus kita atasi,” ujar Prabowo. Ia menegaskan pengawasan dan langkah pengamanan dilakukan secara berlapis dan berkelanjutan, dengan pemantauan langsung di lapangan.
Pengalaman Presiden saat berkunjung ke berbagai daerah turut menjadi bahan evaluasi. Ia mengaku kerap didatangi anak-anak yang menanyakan kapan mereka akan menerima MBG.
“Kalau saya ke daerah-daerah, anak-anak panggil saya, teriak, Pak kapan kami terima MBG?” ujarnya. Menurut Prabowo, hal itu menunjukkan besarnya harapan masyarakat terhadap program tersebut sekaligus menjadi pengingat bagi pemerintah untuk mempercepat pemerataan.
Prabowo juga menyinggung skeptisisme yang muncul di awal pelaksanaan MBG. Sejumlah pakar sempat meragukan program ini akan berjalan efektif. “Mereka katakan MBG pasti gagal. Tapi kita buktikan kepada mereka, MBG berhasil,” katanya.
Dengan evaluasi yang terus dilakukan, pemerintah memastikan MBG tetap berjalan sebagai kebijakan jangka panjang. Program ini diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan angka cakupan, tetapi juga menjaga kualitas pelaksanaan dan ketepatan sasaran.
“Ini bukan sekadar angka atau laporan,” kata Prabowo. “Ini tentang anak-anak kita, masa depan bangsa, dan tanggung jawab kita sebagai pemimpin,” pungkasnya..
Sementara itu Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, program MBG yang kini memasuki satu tahun berjalan, telah memberdayakan lebih dari 780 ribu tenaga kerja.
“Sebanyak 780 ribu lebih tenaga kerja telah terserap dan aktif dalam operasional dapur, dari persiapan bahan baku hingga distribusi makanan,” kata dia.
Dadan mengemukakan, kehadiran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak hanya meningkatkan kapasitas dapur, tetapi juga memberi kesempatan ekonomi bagi masyarakat lokal, memperkuat ketahanan ekonomi keluarga, dan membangun keterampilan pada sektor pangan.
“Pelayanan SPPG yang dimulai pada 6 Januari 2025 awalnya hanya sebanyak 190 SPPG. Hingga awal Januari 2026, sebanyak 19.188 SPPG telah beroperasi dan menjangkau 38 provinsi,” ujar dia. (rmg/xan)
