SATELITNEWS.COM, TANGSEL—Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menerjunkan tim pendampingan untuk mengidentifikasi dan mengendalikan sumber timbulan sampah di seluruh Kota Tangerang Selatan (Tangsel). Langkah ini dilakukan guna memastikan pengelolaan sampah dapat diselesaikan di tingkat kelurahan hingga rumah tangga, sehingga tidak seluruhnya dibebankan ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
Direktur Pengurangan Sampah dan Pengembangan Ekonomi Sirkuler KLH, Agus Rusli menjelaskan, setiap kecamatan di Tangsel akan didampingi dan difasilitasi untuk memetakan seluruh sumber timbulan sampah. Targetnya, sampah dapat dikelola di sumbernya masing-masing, dan hanya sekitar 10 persen berupa residu yang boleh dikirim ke TPA.
“Setiap kecamatan itu didampingi dan difasilitasi terkait dengan kita harus mengidentifikasi semua sumber-sumber timbulan sampah dan ingin memastikan bahwa semua sampah itu terkelola di tempat,” ujarnya usai menghadiri rapat koordinasi dan peninjauan wilayah percepatan pengelolaan sampah Tangsel di Ruang Blandongan, Puspemkot Tangsel, Rabu (14/1).
Selain melakukan pemetaan, tim KLH juga memberikan pendampingan teknis kepada masyarakat. Pendampingan tersebut meliputi edukasi pemilahan sampah, pengomposan, pembuatan biopori, hingga pengelolaan sampah organik agar dapat diselesaikan langsung di rumah tangga.
“Kerja tim tersebut itu didukung juga dengan penyuluh, kemudian ada komunikasi informasi edukasi yang mendampingi masyarakat juga bagaimana melakukan pemilahan, bagaimana melakukan pengomposan, bagaimana membuat biopori dan sebagainya sehingga sampah organik itu bisa selesai di setiap rumah tangga,” katanya.
Dalam pelaksanaannya, satu tim pendampingan terdiri dari sekitar 20 orang. Selain itu, terdapat tim komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) dengan jumlah personel yang sama. Secara keseluruhan, sekitar 150 personel diterjunkan untuk mendukung program tersebut di Tangsel.
Baca Juga: 14 Siswa SMPN 10 Tangsel Dirundung Kakak Kelas, Ada Yang Muntah Darah
Terkait pembagian tugas dengan Pemerintah Kota Tangsel, KLH melakukan koordinasi langsung dengan camat dan lurah. Setiap kelurahan akan didampingi untuk mengidentifikasi keberadaan dan kondisi TPS Terpadu (TPST), TPS 3R, serta kegiatan bank sampah yang sudah ada.
“Tadi kita koordinasi dengan setiap camat, dengan setiap lurah bahwa setiap kelurahan nanti didampingi oleh tim kami untuk mengidentifikasi TPST, TPS3R dan kegiatan-kegiatan bang sampah dan sebagainya yang ada di tingkat kelurahan untuk kita bisa efektifkan,” sebutnya.
BeritaTerbaru
“Kalau misalnya kapasitas TPS3R ini taruh lah misalnya 1 ton padahal bisa sampai 5 ton, berarti kita tingkatkan operasionalisasinya jadi 5 ton. Kalau misalnya kapasitasnya sudah tidak aktif berarti kita aktivasi lagi. Kalau dia belum ada berarti kita dorong untuk dibangun oleh teman-teman Kota Tangsel,” sambungnya.
Agus menuturkan, pendampingan juga menjangkau hingga tingkat RW. Pertemuan dengan warga akan difokuskan di balai kelurahan atau balai RW, mengingat keterbatasan waktu jika harus mendatangi setiap rumah tangga secara langsung.
Berdasarkan pemetaan sementara KLH, sejumlah wilayah di Tangsel masuk kategori rawan atau krisis sampah, terutama daerah perbatasan seperti Pamulang, Ciputat, dan Ciputat Timur. Hal ini dipengaruhi oleh mobilitas penduduk lintas wilayah.
“Itulah di daerah-daerah perbatasan tadi ya, Ciputat, Ciputat Timur sama Pamulang yang paling ini. Yang lainnya sih relatif,” bebernya.
Baca Juga: SIM Keliling Tangsel Jumat 23 Oktober 2026: Cek Lokasi, Syarat dan Biayanya
Sementara itu, kawasan perumahan besar dan mapan dinilai relatif lebih terkendali karena sudah memiliki sistem pengelolaan sampah sendiri. KLH pun mendorong perumahan skala besar, seperti Alam Sutera dan kawasan sejenis, untuk ikut membantu penyelesaian persoalan sampah di Tangsel, terutama dalam kondisi darurat.
Agus menerangkan bahwa secara nasional, KLH mencatat lebih dari 300 kabupaten/kota di Indonesia mengalami penutupan TPA karena masih menggunakan sistem open dumping. Sistem ini dinilai bermasalah karena sampah hanya diangkut dan dibuang tanpa pengolahan, pengurangan, maupun pemanfaatan kembali.
“Tapi dari berbagai kota tersebut sudah ada yang memenuhi, mengikuti saran dari kementerian untuk bisa mengurangi, mengelola dan sebagainya. Tapi masih ada juga yang mungkin terbatas keterbatasan dana atau lokasi yang tidak memungkinkan dan sebagainya,” ungkapnya.
Kata dia, saat ini pendampingan intensif baru dilakukan di Bali dan Kota Tangerang Selatan karena dinilai berada dalam kondisi krisis. KLH berharap daerah lain dapat segera mengikuti arahan pemerintah pusat dengan mengoptimalkan pengurangan dan pengelolaan sampah sejak dari rumah tangga, sehingga tidak membebani TPA.
“Kita sudah, sekarang ini sedang melakukan pendampingan untuk Bali sama Tangsel. Yang lain ini belum muncul sebagai krisis. Tapi mudah-mudahan yang lain juga bisa mengikuti arahan Pak Menteri untuk bisa mengurangi sampah dari rumah tangga sehingga tidak membebani ke tempat pemrosesan air sampah,” pungkasnya.
Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie menyatakan pendampingan tersebut merupakan komitmen langsung dari Menteri Lingkungan Hidup serta sejalan dengan arahan Gubernur Banten untuk memperkuat pengelolaan sampah di daerah.
“Dengan dihadiri Kementerian Lingkungan Hidup, kita kumpulkan seluruh OPD, camat, dan lurah. KLH akan menempatkan pegawainya di tujuh kecamatan untuk membantu memfasilitasi penanganan sampah,” ujar Benyamin, Rabu (14/1).
Menurut Benyamin, sekitar 140 personel KLH akan diterjunkan dan disebar ke berbagai lini di setiap kecamatan. Pendampingan tersebut mencakup fasilitasi pembentukan bank sampah, pendataan dan dokumentasi TPS 3R, serta pemetaan titik-titik kritis persoalan sampah di wilayah.
“Hasil pendampingan ini nantinya menjadi dasar penentuan langkah-langkah lanjutan, baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang,” jelasnya.
Pendampingan dilakukan berbasis wilayah dan melibatkan perangkat daerah hingga unsur masyarakat di tingkat RT dan RW.
“Tugas mereka bersama perangkat kita di lapangan. Kita sudah instruksikan pembentukan bank sampah dan dilihat progresnya. Mereka memberikan motivasi sekaligus memfasilitasi kebutuhan penanganan sampah di skala terbawah,” ujar Benyamin. (eko)
