SATELITNEWS.COM, TANGERANG — Di pelataran Masjid Jami Al-Jihad, Perumahan Periuk Damai, RW 08, Kecamatan Periuk, puluhan keluarga masih bertahan di pengungsian, Minggu (25/1/2026). Sejak banjir besar merendam kawasan itu pertengahan pekan lalu, masjid menjadi ruang aman sementara bagi warga yang rumahnya terendam air hingga nyaris menyentuh plafon.
Namun, kekecewaan muncul ketika Gubernur Banten Andra Soni tidak datang ke lokasinya meski menyambangi wilayah Periuk. “Kemarin (Sabtu, 24/1/2026) informasinya Pak Gubernur akan datang. Jam sembilan katanya sudah di sini. Saya sudah siapkan pertanyaan, siapkan usulan. Tapi batal. Alasannya kami juga tidak tahu,” ujarnya.
Kondisi ini membuat warga merasa terombang-ambing. Setiap banjir datang, bantuan darurat mengalir. Namun solusi permanen tak kunjung diwujudkan. Menurut Heribertus, warga Periuk selama ini merasa kurang mendapat perhatian serius dari pemerintah provinsi, meski persoalan banjir terus berulang lintas kepemimpinan. “Dari zaman Pak Wahidin Halim sampai sekarang, belum ada realisasi nyata. Padahal ini bukan soal janji, kami cuma minta solusi,” tegasnya.
“Jujur saya kecewa,” kata Heribertus, tanpa berusaha menutupi nada getir dalam suaranya. “Saya sudah menyiapkan pertanyaan, menyiapkan usulan. Katanya jam sembilan datang. Tapi batal. Alasannya apa, kami juga tidak tahu,” Ulangnya.
Kekecewaan itu bukan semata soal seremoni kehadiran pejabat. Bagi Heribertus dan ratusan warga RW 08, kunjungan gubernur dinilai penting karena akar persoalan banjir Periuk berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi—mulai dari pengelolaan Danau Situ Bulakan hingga peninggian akses jalan yang saban tahun terendam.
“Kami tidak minta muluk-muluk,” kata Heribertus. “Kami cuma ingin pemerintah, terutama provinsi, benar-benar hadir. Bukan cuma datang saat banjir, tapi menyelesaikan supaya banjir itu tidak datang lagi.”
Baca Juga: Terancam Ditertibkan, Pedagang di Situ Bulakan Periuk Cuma Bisa Pasrah
Karpet masjid digelar rapat. Tikar, selimut, dan tas-tas plastik berisi pakaian tersusun di sudut ruangan. Lansia duduk bersandar di tiang masjid, sementara anak-anak bermain ada yang di jalan yang banjir dan di sela antrean bantuan makanan. Meski genangan mulai surut, sebagian besar warga belum berani kembali.
“Alhamdulillah hari ini air sudah turun sekitar satu meter,” ujar Heribertus Supantara, Ketua RW 08 Periuk Damai, saat ditemui di lokasi pengungsian. “Kemarin sempat 4,5 meter, sekarang tinggal 3,5 meter. Mudah-mudahan mesin pompa lancar terus supaya air bisa dibuang ke danau.”
Namun, bagi Heribertus, surutnya air bukan akhir persoalan. Ia menyebut, banjir besar di Periuk Damai adalah siklus berulang yang selalu datang saat curah hujan tinggi, terutama ketika debit air dari kali meluap dan tak tertampung. “Kami berharap dalam minggu-minggu ke depan air benar-benar kering, warga bisa bebersih, bebenah rumah, lalu kembali. Tapi setelah itu, persoalan besarnya tetap sama,” katanya.
Perumahan Periuk Damai, khususnya RW 08, dikenal sebagai kawasan cekungan. Warga menyebut, setiap lima tahun sekali banjir besar datang dengan ketinggian ekstrem. Tahun ini menjadi salah satu yang terparah. “Kalau dibandingkan banjir 2020–2021, ini lebih parah,” ujar Heribertus. “Dulu rumah saya airnya belum sampai plafon. Sekarang sudah lewat.”
Menurut catatan warga, banjir terdalam sebelumnya terjadi pada periode 2017–2019, ketika ketinggian air menembus hampir 5,5 meter. Tahun ini, air mencapai sekitar 4,5 meter—cukup untuk melumpuhkan aktivitas dan memaksa ratusan keluarga mengungsi.
Di RW 08 sendiri, terdapat 286 kepala keluarga dengan sekitar 860 jiwa, terdiri atas 136 lansia dan sekitar 40 balita. Dari jumlah itu, sekitar 85 persen warga mengungsi, sementara sisanya menumpang di rumah kerabat atau lokasi pengungsian lain di RW 09 dan fasilitas umum. “Kasihan itu lansia. Kalau banjir besar begini, yang paling terdampak ya mereka,” kata Heribertus.
Baca Juga: Normalisasi Situ Bulakan, Gubernur Banten Berharap Daya Tampung Jadi 600 Ribu Meter Kubik
Banjir kali ini diperparah oleh jebolnya tembok pembatas—yang kerap disebut warga sebagai tanggul—di beberapa titik. Tembok tersebut memisahkan RW 08 dengan RW 11 dan RW 13. “Sudah jebol sampai empat kali,” ujar Heribertus. “Awalnya itu bukan tanggul, cuma pembatas. Karena sering direhab, dibesarkan, tapi kualitasnya kurang kuat. Pernah swadaya juga, tapi ya hasilnya tidak maksimal.”
Debit air yang tinggi dan arus balik dari saluran lain membuat pembatas itu kembali roboh. Upaya perbaikan parsial, menurut warga, justru menimbulkan pemborosan karena tak menyentuh akar masalah.
Kastia (60), salah satu pengungsi, menyebut ada tiga titik tembok pembatas yang roboh pada banjir kali ini. “Bangunan itu sudah lama. Yang baru dibangun tahun 2021 aman. Tapi yang lama ini akhirnya jatuh, pembangunanya tidak menyeluruh” katanya. Ia menyebut, banjir kali ini sedikit lebih rendah dibandingkan 2021, namun dampaknya hampir sama. “Sebelas-dua belas. Tetap saja menyiksa,” ujarnya.
Di balik keluhan warga, satu nama selalu muncul yaitu Danau Situ Bulakan. Warga meyakini, pendangkalan danau dan rendahnya kapasitas tampung menjadi penyebab utama meluasnya banjir ke permukiman. “Intinya kami cuma minta satu: Situ Bulakan dikeruk dan jalannya ditinggikan,” kata Heribertus. “Supaya saat musim hujan, debit air yang over bisa tertampung dan tidak meluber ke perumahan.”
Masalahnya, kata dia, kewenangan danau berada di tangan Pemerintah Provinsi Banten. Usulan pengerukan dan peninggian jalan telah berulang kali diajukan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), baik di tingkat RW, kelurahan, hingga kecamatan. “Setiap tahun di musrenbang selalu ada. Tapi sampai awal 2026 ini, belum ada realisasi yang benar-benar kelihatan dan bisa dinikmati warga,” ujarnya.
Kondisi jalan di sekitar danau juga menjadi sorotan. Setiap hujan deras, akses warga ke wilayah sekitar, termasuk ke arah kabupaten, kerap terputus karena genangan. “Baru hujan kecil saja sudah tidak bisa nyebrang,” kata Heribertus. “Warga selalu resah. Hujan sedikit saja sudah waswas.”
Pasca banjir, Pemerintah Kota Tangerang bergerak cepat. Wali Kota Tangerang, Kapolres, BPBD, PMI, dan aparat lainnya turun ke lokasi. Bantuan logistik berupa makanan, selimut, mi instan, minyak, air minum, hingga layanan kesehatan disalurkan ke pengungsian. “Untuk makan, alhamdulillah tidak kekurangan,” kata Heribertus. “Bantuan dari Pemkot, kepolisian, dan lainnya ada.”
Di pengungsian, bantuan makanan datang silih berganti. Namun Ibu Kastia mengingatkan, persoalan justru muncul setelah air surut. “Waktu banjir, bantuan makan berlimpah. Tapi setelah surut, saat warga bersih-bersih rumah, itulah yang paling butuh makanan,” katanya. “Sering kali justru sepi bantuan.”
Ia berharap pemerintah dan para wakil rakyat dari daerah pemilihan setempat mengawal aspirasi warga agar perbaikan infrastruktur dilakukan secara menyeluruh, bukan tambal sulam. “Kami minta dikawal lewat anggota dewan. Supaya ada perhatian serius ke depannya,” ujarnya.
Sementara, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang mencatat banjir akibat hujan deras sejak Kamis (22/1/2026) pukul 05.20 WIB merendam sedikitnya 15 titik jalan dan permukiman, terutama di Kecamatan Periuk. Kepala Pelaksana BPBD Kota Tangerang, Mahdiar, mengatakan ketinggian air bervariasi, dengan genangan terdalam mencapai 450 sentimeter di Periuk Damai RW 08. “Periuk menjadi wilayah dengan genangan terdalam. Kami terus melakukan evakuasi dan penanganan darurat,” ujarnya, Minggu (25/1/2026).
Jumlah pengungsi sempat mencapai 5.030 jiwa pada 23 Januari, turun menjadi 4.195 jiwa pada 24 Januari, dan 2.206 jiwa per 25 Januari seiring surutnya genangan. BPBD bersama dinas terkait menyiagakan posko pengungsian, dapur umum, layanan kesehatan, serta perahu karet untuk evakuasi. Petugas juga melakukan penyedotan genangan dan pembersihan fasilitas umum. Meski debit air mulai menurun, BPBD tetap mengimbau warga waspada terhadap potensi hujan susulan. (ari)
