SATELITNEWS.COM, LEBAK–Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Lebak belum sepenuhnya berjalan mulus. Sejumlah dapur penyedia makanan bergizi bagi siswa dilaporkan mengalami gangguan operasional akibat persoalan pendanaan dan kelengkapan sarana pendukung.
Berdasarkan data Badan Gizi Nasional (BGN) wilayah Kabupaten Lebak, terdapat 7 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sempat tidak beroperasi. Empat di antaranya terkendala keterlambatan penyaluran anggaran, sedangkan tiga lainnya belum dapat kembali beraktivitas karena belum memenuhi persyaratan instalasi pengolahan limbah.
Koordinator Wilayah BGN Kabupaten Lebak, Asep Royani, mengatakan 3 dapur yang berstatus ditanggguhkan atau suspend berada di wilayah Kecamatan Cilograng, Bayah, dan Cibadak. Ketiga SPPG tersebut untuk sementara belum diperkenankan menjalankan kegiatan produksi makanan karena belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
“Untuk yang statusnya suspend ada 3 lokasi, yakni di Cilograng, Bayah, dan Cibadak. Kendalanya karena sarana IPAL belum tersedia sehingga belum bisa dioperasikan,” kata Asep saat dikonfirmasi melalui sambungan teleponnya, Selasa (9/6/2026).
Sementara, empat dapur lainnya sempat menghentikan aktivitas pelayanan akibat belum masuknya dana operasional dari pemerintah pusat. Kondisi tersebut, kata Asep, dipicu proses administrasi dan rekapitulasi keuangan yang membutuhkan waktu lebih lama dari perkiraan.
Menurutnya, persoalan keterlambatan anggaran bukan kali pertama terjadi dalam pelaksanaan program MBG. Namun demikian, pihaknya memastikan proses penyelesaian terus dilakukan agar pelayanan kepada para penerima manfaat tidak terganggu dalam waktu yang lama.“Ini lebih kepada proses administrasi dan penyesuaian di bidang keuangan. Penanganannya sedang berjalan dan sebagian dana sudah mulai disalurkan ke masing-masing SPPG,” ujarnya.
Baca Juga: Wakil Ketua II DPRD Kota Tangerang Dorong Pengawasan MBG Diperkuat
Asep juga menegaskan bahwa keterlambatan penyaluran anggaran tersebut tidak berkaitan dengan isu maupun persoalan hukum yang belakangan mencuat di tingkat pusat. Ia memastikan kondisi yang terjadi di Kabupaten Lebak murni persoalan teknis administrasi internal. “Tidak ada hubungannya dengan isu yang berkembang saat ini. Ini murni persoalan administrasi dan sebelumnya juga pernah terjadi serta bisa diselesaikan,” katanya.
Ia menjelaskan, sejak awal pekan ini proses pencairan dana sudah mulai dilakukan secara bertahap. Bahkan beberapa pengelola dapur MBG telah melaporkan dana operasional yang ditunggu-tunggu sudah masuk ke rekening mereka. “Sejak Senin kemarin pencairan mulai dilakukan secara bertahap. Beberapa SPPG juga sudah mengonfirmasi menerima transfer dana sehingga dapat kembali mempersiapkan operasional,” ucapnya.
BGN Kabupaten Lebak kini terus melakukan pemantauan terhadap seluruh SPPG yang terdampak. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh dapur MBG dapat kembali beroperasi normal sehingga program pemenuhan gizi bagi pelajar tetap berjalan sesuai target yang telah ditetapkan pemerintah.
Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Lebak, membenarkan adanya sejumlah dapur SPPG yang berhenti sementara lantara dana operasional yang biasanya langsung ditambah oleh BGN setelah habis saat ini belum seluruhnya dicairkan. “Hasil koordinasi kami ya ada 7 yang terkendala, empat diantaranya karena dana dan tiga kerna Ipal. Kita akan terus koordinasi agar program pemerintah pusat ini bisa berjalan lancar,” ujar Ajis Suhendi anggota Satgas MBG Lebak.(mulyana)
