SATELITNEWS.COM, LEBAK – PT Wika Serang Panimbang (WSP) menyatakan, telah merampungkan Detail Engineering Design (DED) untuk pembangunan sekolah pengganti SDN Inpres Cikeusal yang terdampak proyek strategis nasional Jalan Tol Serang–Panimbang.
Direktur Teknik & Operasi PT Wika Serang Panimbang, Anggoro, mengatakan penyelesaian DED tersebut merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam memastikan keberlanjutan fungsi sosial dan pendidikan masyarakat di wilayah terdampak pembangunan tol.
“WSP bertanggung jawab penuh terhadap lokasi terdampak, termasuk memastikan tersedianya fasilitas pendidikan pengganti yang layak dan berkelanjutan,” kata Anggoro, melalui press release yang terima Satelitnews.com, Sabtu (31/1/2026).
Ia menjelaskan, dokumen DED bangunan sekolah pengganti SDN Inpres Cikeusal dirancang dengan mengintegrasikan konsep kearifan lokal serta mengedepankan prinsip ramah lingkungan. Desain tersebut disiapkan sebagai pedoman teknis agar proses pembangunan fisik nantinya dapat berjalan efektif, efisien, dan selaras dengan nilai budaya setempat.
Dengan rampungnya DED tersebut, WSP menegaskan telah menyelesaikan kewajiban pada tahap perencanaan. Saat ini, perusahaan menunggu proses penyiapan dan administrasi lahan pengganti yang masih diupayakan oleh pihak terkait.
“Dengan selesainya dokumen teknis ini, kami berharap proses administrasi dan pembersihan lahan oleh pihak PPK dapat segera dituntaskan, sehingga pembangunan fisik dapat segera dimulai,” ujarnya.
Baca Juga: Punya Aset Rp2 Miliar, Desa Maja Berhasil Raih Status Desa Mandiri
WSP memastikan, setelah tahapan pembebasan lahan rampung dan diserahkan oleh PPK, perusahaan akan segera melakukan percepatan pembangunan konstruksi sekolah pengganti tersebut.
“Sinergi antar pihak diharapkan mampu menjadi solusi konkret agar proses relokasi tidak mengganggu pelayanan pendidikan dan aktivitas belajar mengajar masyarakat Cikeusal,” imbuhnya.
BeritaTerbaru
Sebagai pengelola Jalan Tol Serang–Panimbang, PT Wika Serang Panimbang menegaskan komitmennya tidak hanya pada percepatan konektivitas wilayah di Provinsi Banten, tetapi juga pada pelaksanaan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan yang terdampak pembangunan. (mulyana)
