SATELITNEWS.COM, SERANG – Puluhan pegawai di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Banten, diberi pelatihan cyber security dalam pemerintahan dan pelatihan teknis presentasi efektif tahun 2026.
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Banten E. A. Deni Hermawan mengatakan, pelatihan yang dilakukan instansinya merupakan bagian dari program pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN). Masing-masing OPD, mengirimkan perwakilan untuk mendapatkan pelatihan.
“Pelatihan ini guna memperkuat kapasitas aparatur dalam menghadapi transformasi digital sekaligus meningkatkan kemampuan komunikasi profesional di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten,” katanya, Rabu (11/2/2026).
Deni mengatakan, penguatan kompetensi ASN harus dilakukan secara terencana dan berkelanjutan sebagai upaya peningkatan kapasitas ditengah transformasi digital saat ini. Pelatihan itu, kata dia, dilakukan selama enam hari dan dibekali berbagai pengetahuan kepegawaian.
“Selama enam hari pelaksanaan, peserta menerima materi Anti Korupsi, Kebijakan dan Regulasi Keamanan Siber Pemerintahan, serta penguatan Values ASN BerAKHLAK. Peserta juga mengikuti sesi Dinamika Kelompok untuk membangun kolaborasi, komunikasi, dan kekompakan tim dalam menghadapi tantangan di masing-masing OPD,” ujarnya.
Selain itu, kata dia, ada juga aspek teknis, peserta dibekali materi pengenalan administrasi linux dan penyimpanan tools yang disertai praktik langsung, dasar kriptografi, serta pengujian keamanan server (Penetration Testing/Pentest).
Baca Juga: Pemprov Banten Intensifkan Pengawasan Kinerja Pegawai Selama WFH
“Materi ini memberikan pemahaman aplikatif dalam mendeteksi potensi kerentanan sistem serta melakukan langkah pengamanan secara tepat,” tukasnya.
Deni berpesan kepada para pegawai, agar terus melakukan pengembangan diri dan kompetensi sebagai pegawai. Tindakan itu harus dilakukan, guna memaksimalkan pelayanan dan mensukseskan program kerja pembangunan kepala daerah.
“Semoga para peserta merasa tidak puas, tidak puas untuk berhenti belajar, tidak puas hanya dengan pengetahuan dasar, dan tidak puas sekadar memahami permukaan. Menurutnya, materi yang diperoleh merupakan fondasi awal yang harus terus dikembangkan,” tuturnya.
Deni mengatakan, di era digitalisasi, keamanan siber bukan lagi pilihan melainkan keharusan. Perkembangan teknologi yang begitu cepat menuntut ASN untuk terus belajar dan meningkatkan kompetensi.
“Ancaman siber dapat berdampak besar terhadap sistem pemerintahan dan pelayanan publik apabila tidak diantisipasi secara serius dan profesional,” pungkasnya.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Provinsi Banten, Beni Ismail mengatakan, instansinya memiliki tugas dan fungsi dalam mendukung penguatan keamanan informasi dan persandian di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
Baca Juga: Dana Bansos Pemprov Tahun 2027 Ditargetkan Naik, Andra: Tak Boleh Ada Potongan
“Dengan adanya pelatihan ini, nanti masing-masing OPD memiliki aparatur yang sudah mendapatkan bekal tambahan dalam bekerja. Sehingga, program kerja dan lainnya terutama yang berkaitan dengan keamanan siber bisa dilakukan,” paparnya.
Ketua kelas Dwi Hastuti mengatakan, diklat Cyber Security dalam pemerintahan menjadi upaya strategis dalam meningkatkan kompetensi aparatur.
“Pelatihan ini untuk memahami dan menerapkan prinsip keamanan informasi guna melindungi data dan sistem pemerintahan berbasis digital,” ujarnya lagi.
Sementara, seorang peserta dari BPKAD Provinsi Banten, Ucu Sastra mengatakan, pelatihan ini membuka wawasan baru dalam memperkuat tata kelola keamanan informasi di OPD.
“Sehingga pelayanan publik dapat berjalan lebih aman, transparan, dan akuntabel di era transformasi digital,” imbuhnya. (adib)
