SATELITNEWS.COM, SERANG – Berbagai aktivis di Provinsi Banten melakukan dialog publik. Mereka memberikan berbagai kritikan terhadap kepemimpinan Gubernur Banten Andra Soni dan Wagub Achmad Dimyati Natakusumah selama setahun menjabat.
Ketua Eksekutif Wilayah Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EW-LMND) Banten Muhamad Abdullah mengatakan, ada beberapa hal yang sudah dilakukan para aktivis terkait penilaian terhadap kepemimpinan Gubernur Banten dan Wakil Gubernur Banten.
Salah satunya melakukan riset terkait halusinasi bonus demografi. Riset tersebut, lanjutnya, mengkaji kesenjangan antara narasi bonus demografi dan realitas kondisi pemuda di Provinsi Banten.
“Kami melihat ada jarak yang cukup lebar antara retorika bonus demografi dengan kondisi riil pemuda hari ini. Banyak persoalan mendasar yang belum dijawab secara strategis oleh pemerintah,” katanya, Minggu (15/2/2026).
Dia menerangkan, riset yang dilakukan pihaknya terkait beberapa program populis Gubernur Banten yang selama ini digadang-gadang bersentuhan dan dirasakan langsung dampaknya oleh masyarakat Banten. Program itu yakni mencakup sektor pendidikan, ekonomi, kesehatan, hingga pemberdayaan kelompok marjinal.
“Hasil kajian kami menunjukkan belum adanya kebijakan yang benar-benar fokus pada kapitalisasi potensi demografi pemuda. Kalau dibiarkan, bonus demografi hanya akan menjadi halusinasi, bukan peluang nyata,” tegasnya.
Baca Juga: 2.998,55 Hektare Sawah di Banten Terdampak Kekeringan
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Mahasiswa Muhamadiyah (IMM) Banten, Pegi Setiawan mengatakan, ada beberapa hal yang harus segera diselesaikan Pemprov Banten, salah satunya persoalan di sektor pendidikan yang kualitasnya masih rendah.
“Kita masih menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana, kualitas tenaga pendidik yang belum merata, serta infrastruktur yang belum memadai. Ini hambatan serius bagi pengembangan kapasitas generasi muda,” katanya.
Ketua Pengurus Wilayah (PW) Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Banten, Suryansyah menilai, persoalan kesehatan masih harus segera dilakukan pembenahan. Oleh karena, berdampak langsung terhadap kualitas sumber daya manusia di Banten.
“Kualitas kesehatan pemuda menentukan daya saing. Jika layanan dan akses belum optimal, maka kita sulit bicara bonus demografi,” katanya.
Ketua Pengurus Koordinator Cabang (PKC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Banten, Wina Setiawati memberikan kritik terhadap aspek inklusivitas kebijakan pemerintah daerah yang belum memberikan perhatian serius terhadap perlindungan perempuan dan anak.
“Delapan program unggulan ini tidak inklusif. Anak dan perempuan belum benar-benar menjadi prioritas dalam desain maupun implementasi kebijakan,” katanya.
Baca Juga: Pansel BUMD Provinsi Banten Dituding Kangkangi Aturan, Pengamat Desak Transparansi
Dalam forum tersebut, seluruh pimpinan Organisasi Kepemudaan Masyarakat yang tergabung dalam Cipayung Plus Banten itu bersepakat akan menyampaikan hasil dialog secara langsung kepada Gubernur Banten Andra Soni dan Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah.
Mereka akan membawa rekomendasi sebagai bentuk tanggung jawab moral gerakan mahasiswa agar kebijakan pembangunan lebih berpihak pada generasi muda. Forum ini akan terus mengawal implementasi program pembangunan agar lebih responsif terhadap isu kepemudaan di Provinsi Banten.(adib)
