SATELITNEWS.COM, TANGERANG – Pemerintah Kabupaten Tangerang memastikan dana Corporate Social Responsibility (CSR) sebesar Rp100 juta yang diterima setiap Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat. Pengawasan pun diperketat agar perputaran dana tersebut tepat sasaran dan transparan, Minggu (22/2).
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang, Anna Ratna Maemunah, menegaskan setiap KDKMP yang telah menerima modal awal Rp100 juta wajib mempertanggungjawabkan penggunaannya.
Menurutnya, pengawasan tidak hanya dilakukan oleh dinas terkait, tetapi juga melibatkan aparat penegak hukum.
“Pengawasan tidak hanya dilakukan oleh dinas, tetapi juga oleh pihak Kejaksaan,” tandas Anna Ratna kepada Satelit News, Minggu (22/2).
Ia menjelaskan, selain pengawasan ketat, pihaknya juga rutin menggelar Bimbingan Teknis (Bintek) bagi para pengurus koperasi. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan manajerial sekaligus memastikan pengelolaan dana CSR berjalan efektif dan efisien. Bahkan, intensitas pembinaan tersebut diklaim sebagai salah satu yang paling serius di Indonesia agar program KDKMP selaras dengan instruksi pemerintah pusat.
“Bupati Tangerang sangat serius mengawal program ini, karena dianggap sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan yang langsung menyentuh masyarakat desa. Yang penting beroperasi terlebih dahulu, meskipun gerai sementaranya kecil, agar masyarakat bisa melihat wujud koperasinya dan tertarik menjadi anggota. Ini soal perputaran ekonomi di tingkat bawah,” katanya.
Baca Juga: Bupati Tangerang Dorong Bahasa Sunda, Jawa, dan Betawi Jadi Warisan Generasi Muda
Hingga saat ini, sekitar 80 persen koperasi di Kabupaten Tangerang telah mulai beroperasi. Namun, sisanya masih menghadapi sejumlah kendala, baik di tingkat desa maupun persoalan internal kepengurusan.
Beberapa pengelola KDKMP mengeluhkan sulitnya memperoleh pasokan kebutuhan pokok seperti minyak goreng, beras, dan gas elpiji. Kondisi ini diduga akibat tingginya permintaan pasar serta dominasi pemasok besar.
“Kendala utama saat ini adalah stok gas, minyak, dan beras. Itu yang terus kami koordinasikan dengan dinas terkait,” ujar Anna.
Selain persoalan stok, penyediaan lahan untuk gerai koperasi juga menjadi isu krusial. Pembangunan fisik gerai yang dilakukan oleh PT Agrinas Pangan Indonesia bekerja sama dengan pihak TNI, baru terealisasi 11 unit dari target 274 desa. Di sisi lain, tingginya biaya sewa ruko juga dikeluhkan para pengurus koperasi.
“Kami mendorong kepala desa untuk lebih proaktif menyediakan fasilitas di area kantor desa agar operasional tetap berjalan,” ucapnya. (alfian/aditya)
