SATELITNEWS.COM, LEBAK–Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Lebak pada 2025 menunjukkan tren penurunan yang positif. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Lebak mencatat angka pertumbuhan kini berada di bawah 1,2 persen, dibandingkan tahun 2023 yang masih pada angka tersebut.
Kepala DP3AP2KB Lebak, Lina Budiarti, mengatakan capaian ini menjadi indikator penting dalam menjaga keseimbangan antara jumlah penduduk dan daya dukung lingkungan, terlebih di tengah tantangan tingginya beban ketergantungan serta pemerataan akses kesehatan dan pendidikan. “Penurunan ini menunjukkan upaya pengendalian penduduk berjalan cukup baik. Namun tetap harus dijaga agar pertumbuhan penduduk selaras dengan ketersediaan sumber daya,” ujar Lina.
Menurutnya, pengendalian laju pertumbuhan bukan sekadar soal angka statistik, melainkan juga menyangkut kualitas hidup masyarakat. Jika pertumbuhan tidak terkendali, tekanan terhadap layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, hingga lapangan pekerjaan akan semakin besar.
Karena itu, DP3AP2KB mendorong penguatan edukasi program keluarga berencana (KB) berbasis komunitas agar lebih efektif menjangkau masyarakat hingga tingkat desa. Integrasi data kependudukan yang akurat juga dinilai krusial untuk memastikan layanan sosial tepat sasaran, khususnya bagi keluarga rentan. “KB bukan menyetop jumlah anak, tapi merencanakan dan mengatur jarak kelahiran. Kenapa diatur? Karena penduduk harus tumbuh seimbang dengan seluruh sumber daya yang ada,” tegasnya.
Wakil Pimpinan DPRD Lebak Acep Dimyati turut mengapresiasi capaian tersebut. Namun ia mengingatkan agar keberhasilan penurunan angka pertumbuhan penduduk juga diiringi peningkatan kualitas keluarga. “Kami tentu mengapresiasi tren penurunan ini. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kualitas keluarga juga meningkat. Jangan sampai angka turun, tapi persoalan stunting, putus sekolah, atau kemiskinan masih tinggi,” ujarnya.
Ia menilai, penguatan program KB berbasis komunitas harus benar-benar menyentuh wilayah pedesaan dan daerah terpencil yang akses informasinya masih terbatas. Selain itu, dukungan anggaran yang memadai perlu dipastikan agar program berjalan optimal. “Kalau memang KB menjadi kunci pengendalian, maka sosialisasi dan pelayanan kesehatannya harus diperkuat. DPRD siap mendukung dari sisi penganggaran selama programnya jelas dan terukur,” tegasnya.
Baca Juga: Adde Rosi Dorong Korban Rudapaksa Berani Bicara
DPRD juga menekankan pentingnya pembaruan dan integrasi data kependudukan sebagai dasar penyusunan kebijakan. “Data harus valid. Jangan sampai kebijakan dibuat berdasarkan data lama. Ini penting agar program perlindungan sosial benar-benar menyasar keluarga yang membutuhkan,” katanya.
Dengan kolaborasi antara pemerintah daerah dan legislatif, diharapkan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Lebak tetap terkendali sekaligus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan. (mulyana)
