SATELITNEWS.COM, TANGERANG—Penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di Provinsi Banten memasuki babak baru. Untuk pertama kalinya, jemaah haji asal Banten akan diberangkatkan melalui embarkasi sendiri di Asrama Haji Banten, Cipondoh, Kota Tangerang.
Momentum tersebut ditegaskan dalam konsolidasi persiapan haji dan layanan umrah yang digelar di Grand El Hajj, Kecamatan Cipondoh, Selasa (3/3/2026), dihadiri Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak serta sejumlah pemangku kepentingan.
Dahnil menyebut, kehadiran embarkasi Banten bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan simbol kemandirian daerah dan hasil kolaborasi lintas pemerintah. Selama ini, sekitar 9.000 jemaah haji asal Banten setiap tahun harus berangkat melalui embarkasi Pondok Gede, Jakarta Timur, meski penerbangan dilakukan dari Bandara Soekarno-Hatta yang berada di wilayah Banten. “Ini mimpi lama kepala daerah di Banten agar jemaah bisa berangkat dari tanahnya sendiri,” ujarnya.
Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Banten, Samsudin, menjelaskan pembangunan Asrama Haji Banten dimulai sejak 2021 melalui pembebasan lahan Rp5 miliar. Pembangunan berlanjut bertahap hingga 2025 dengan total kapasitas 864 jemaah atau dua kelompok terbang (kloter).
Berdasarkan Keputusan Menteri Haji dan Umrah Nomor 69 Tahun 2025, Asrama Haji Banten resmi ditetapkan sebagai embarkasi dan debarkasi haji Provinsi Banten. “Dengan keberangkatan dari Banten, waktu persiapan bisa dipangkas 4 sampai 6 jam. Jemaah, terutama lansia dan risiko tinggi, punya waktu istirahat lebih lama,” kata Samsudin.
Ia mencatat, jumlah jemaah haji Banten pada 2025 sebanyak 9.358 orang dan 2026 direncanakan 8.995 orang. Sementara jemaah umrah terus meningkat, dari 77.225 orang pada 2024 menjadi 84.794 orang pada 2025. Meski telah beroperasi, fasilitas asrama masih dilengkapi bertahap. Pemerintah Kabupaten Tangerang menghibahkan Rp22 miliar untuk pengerasan lahan parkir, sedangkan Pemerintah Provinsi Banten berkomitmen mengalokasikan Rp15 miliar untuk pembangunan masjid permanen pada 2027.
Baca Juga: 200 PKL Jalan Kiasnawi Tangerang Direlokasi Mulai 14 Oktober 2026
Dalam kesempatan itu, Dahnil juga meluruskan polemik terkait program One Stop Services (OSS) bagi jemaah umrah. Ia menegaskan layanan tersebut tidak bersifat wajib. “Ini opsi pelayanan, bukan mandatori. Tidak benar kalau pemerintah mewajibkan jemaah umrah masuk asrama,” tegasnya.
Melalui konsep layanan terpadu, seluruh proses keimigrasian, ticketing, manasik, hingga penginapan domestik dipusatkan di asrama haji. Program ini melibatkan Direktorat Jenderal Imigrasi dan sejumlah maskapai.
BeritaTerbaru
Setiap hari, sekitar 3.000–4.000 jemaah umrah berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta. Banyak di antaranya berasal dari luar daerah dan membutuhkan penginapan terjangkau sebelum terbang. “Asrama menyediakan fasilitas manasik, mock-up Ka’bah dan sa’i. Ini memudahkan, bukan memberatkan,” ujar Dahnil.
Terkait eskalasi situasi di Timur Tengah, pemerintah mengimbau jemaah yang berencana berangkat dalam waktu dekat untuk menunda perjalanan demi keselamatan. Saat ini tercatat 58.867 jemaah umrah Indonesia berada di Tanah Suci, dengan lebih dari 7.500 orang telah kembali sesuai jadwal.
Hingga April, sekitar 48.000 jemaah dijadwalkan berangkat melalui Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Pemerintah bersama maskapai menyiapkan skema penerbangan alternatif serta koordinasi antarlembaga untuk mengantisipasi perkembangan situasi.
Adapun persiapan haji 2026 disebut telah mencapai 95 persen dan tinggal menunggu pembagian kloter. Dahnil juga menegaskan komitmen pembenahan tata kelola haji. Ia mengakui masih adanya praktik yang tidak sehat dan menyatakan pemerintah menerapkan prinsip zero tolerance terhadap penyimpangan. “Ini pertaruhan kepercayaan publik. Penyelenggaraan haji harus bersih dan profesional,” ujarnya.
Baca Juga: Porseda 2026 Ponpes Tarbiyatul Mubtadiin, Tanamkan Cinta Budaya dan Toleransi
Anggota DPR RI Wahidin Halim mengapresiasi langkah tersebut. Menurutnya, pembentukan satuan kerja hingga tingkat kabupaten/kota merupakan strategi untuk memastikan pelayanan lebih responsif dan akuntabel. “Petugas haji harus sigap dan berkomitmen tinggi melayani rakyat,” katanya. (ari)
