SATELITNEWS.COM, SERANG – Pemprov Banten mulai mencoba formula baru, dalam mengatasi kekosongan jabatan yang bakal ditonggal 360 pegawai, karena pensiun di tahun 2026 ini.
Rencananya, Pemprov Bakal segera menutup kekosongan jabatan yang ditinggal pensiun pejabat yang bersangkutan, agar tidak mengganggu terhadap roda pemerintahan dan beban kerja pegawai.
Sekretaris Daerah (Sekda) Banten Deden Apriandhi mengatakan, Gubernur Banten Andra Soni dan Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah, telah menginstruksikan agar kekosongan jabatan tidak berlangsung lama.
Saat ini, Pemprov Banten mulai melakukan pendataan terhadap kekosongan jabatan yang sudah dan akan terjadi karena ditinggal pensiun pejabat sebelumnya. Dengan begitu, diharapkan kekosongan tersebut bisa langsung terisi.
“Total semuanya, ada 360 pegawai yang pensiun tahun ini. Tetapi yang jabatan strukturalnya, nggak tahu. Pokoknya atas arahan pak gubernur dan pak wagub, jangan ada kekosongan terlalu lama,” kata Deden, Minggu (12/4/2026).
Deden mengatakan, ratusan pegawai yang pensiun di tahun 2026 ini terdiri dari beberapa orang pejabat eselon II, sisanya dari pejabat eselon III, dan IV. Terkait jumlah masing-masing jabatan yang pensiun, pihaknya masih melakukan pendataan.
Baca Juga: Kasus ISPA Capai 4.500, Pemprov Banten Perpanjang PJJ
“Sekarang baru mulai pendataan yang pensiun, jadi untuk bulan April, Mei, yang pensiun ada berapa orang, jabatan apa saja, baru kita data,” ujarnya.
Deden mengatakan, untuk mengatasi kekosongan jabatan sementara, pihaknya telah menunjuk Pelaksana tugas (Plt). Terkait hal itu, pihaknya masih melakukan upaya agar kekosongan jabatan tidak terjadi dalam waktu yang lama, demi kepentingan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
“Jadi misalkan karena Plt maksimalkan tiga bulan waktunya, walaupun bisa diperpanjang. Tapi kita teruslah, dan kasihan teman-teman, gerbongnya agar berjalan dan enggak ada stagnasi,” ujarnya.
Deden tidak membantah, terkait bertambahnya beban kerja pegawai karena kekosongan jabatan tersebut. Meski demikian, sejauh ini roda pemerintahan masih berjalan baik, meskipun terjadi kekosongan jabatan disemua Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Iya beban kerja pegawai juga bertambah, karena kan banyak terjadi kekosongan. Tetapi kita terus upaya, agar hal itu tidak mengganggu roda pemerintahan, terutama pelayanan dasar kepada masyarakat,” ujarnya lagi.
Sementara, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten Ai Dewi Suzana mengakui, pihaknya masih melakukan pendataan terhadap pejabat eselon III dan IV yang pensiun di tahun 2026 ini. Hal itu juga, kata dia, sudah terintegrasi dengan data di Badan Kepegawaian Nasional (BKN).
Baca Juga: Pengadaan 500 Ribu Perumahan Di Banten Terkendala Lahan
“Kita terima data yang pensiun ini dari BKN. Di tahun ini, semuanya ada 360 orang yang pensiun, nah untuk jumlah eselon III dan IV berapa, kita masih melakukan pendataan,” pungkasnya. (adib)
