SATELITNEWS.COM, TANGERANG—Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tangerang menjalin kerja sama dengan Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kota Tangerang untuk menggelar program “kelas pemilu” bagi kalangan pemuda.
Ketua Bawaslu Kota Tangerang, Komarullah, mengatakan kerja sama ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya generasi muda, terkait mekanisme pengawasan pemilu. Menurut dia, literasi kepemiluan masih menjadi tantangan, terutama di luar masa tahapan pemilu.
“Pemahaman tentang pemilu itu berbeda dengan hukum lainnya, dan belum banyak ruang pembelajaran terbuka. Melalui kelas pemilu ini, kami berharap pemuda dan organisasi kepemudaan bisa memahami bagaimana mekanisme pengawasan yang dilakukan Bawaslu,” ujar Komarullah di Kantor Bawaslu Kota Tangerang Senin (20/4/2026). Ia menambahkan, keterlibatan pemuda dinilai penting untuk memperkuat pengawasan partisipatif dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan kepala daerah di Kota Tangerang.
Selain KNPI, Bawaslu juga berencana memperluas kerja sama dengan berbagai elemen masyarakat. Dalam waktu dekat, Bawaslu Kota Tangerang akan melakukan audiensi dengan sejumlah organisasi keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), Dewan Masjid Indonesia (DMI), serta pengelola Masjid Raya Al-A’zhom.
“Beberapa nota kesepahaman sudah kami lakukan dengan sejumlah lembaga. Besok kami juga akan audiensi dengan MUI, PCNU, DMI, dan Masjid Al-A’zhom untuk membahas pengawasan pemilu,” kata dia.
Sementara, Ketua DPD KNPI Kota Tangerang, Dede Maulana Faisal, menyambut baik kerja sama tersebut. Ia menilai program kelas pemilu dapat menjadi wadah edukasi bagi pemuda dalam memahami praktik demokrasi secara lebih komprehensif. “Harapannya, KNPI bisa mewadahi pemuda untuk memahami demokrasi secara utuh, terutama di tengah berkembangnya isu terkait mekanisme pemilu dan pilkada yang masih dibahas di tingkat pusat,” ujar Dede.
Dalam kerja sama ini, KNPI berperan sebagai penerima manfaat program, dengan fokus pada pelibatan organisasi kepemudaan (OKP) di bawah naungannya. Bawaslu akan menyediakan materi dan narasumber yang berkompeten, baik dari tingkat kota maupun provinsi. “Dari sisi keilmuan, nanti akan dibahas evaluasi penyelenggaraan Pemilu 2024 dan berbagai catatan pentingnya. Harapannya, dari situ muncul gagasan dan rekomendasi bersama,” kata Dede.
Ia juga mengungkapkan, kerja sama antara Bawaslu dan KNPI ini mendapat apresiasi dari Bawaslu Provinsi Banten sebagai langkah awal kolaborasi dengan organisasi kepemudaan.
Dede menilai tantangan ke depan adalah mendorong peran aktif pemuda dalam memberikan rekomendasi konstruktif terhadap penyelenggaraan pemilu. Ia menegaskan, kualitas demokrasi sangat ditentukan oleh proses pemilu yang berjalan secara baik dan berintegritas. “Bawaslu menjadi salah satu pilar penting dalam sistem check and balance pemilu. Keberadaannya tidak bisa dipisahkan karena menjadi bagian dari menjaga marwah demokrasi,” ujarnya. (made)
