SATELITNEWS.COM, JAKARTA – Setelah penantian panjang lebih dari dua dekade, Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) akhirnya disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa (21/04). Momentum ini disambut hangat Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, yang menyebutnya sebagai kemenangan penting bagi pekerja, khususnya perempuan.
Menurut Netty, pengesahan ini merupakan tonggak penting dalam sejarah perlindungan tenaga kerja di Indonesia, khususnya bagi pekerja rumah tangga yang selama ini berada dalam posisi rentan.
“Ini adalah momentum bersejarah. Setelah 22 tahun perjuangan, negara akhirnya memberikan pengakuan dan perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga yang selama ini kerap terabaikan,” ujar Netty dalam keterangannya di Jakarta, dilansir dari laman dpr.go.id, Jumat (24/04/2026).
Ia menegaskan bahwa mayoritas pekerja rumah tangga adalah perempuan yang selama ini menghadapi berbagai bentuk kerentanan, mulai dari jam kerja yang tidak jelas, upah yang tidak layak, hingga risiko kekerasan.
“UU ini menjadi langkah penting untuk memastikan mereka mendapatkan hak dasar, termasuk jaminan sosial, perlindungan dari kekerasan, serta kepastian kerja yang lebih manusiawi,” jelasnya.
Netty juga mengapresiasi peran berbagai elemen masyarakat sipil yang secara konsisten memperjuangkan lahirnya regulasi ini.
Baca Juga: Gema Budaya 2026 Bangkitkan Pariwisata Nias
“Perjuangan panjang para pekerja rumah tangga dan organisasi masyarakat sipil menunjukkan bahwa perubahan kebijakan membutuhkan ketekunan dan keberpihakan pada kelompok rentan,” ujar Politisi Fraksi PKS ini.
Namun demikian, Netty mengingatkan bahwa pengesahan undang-undang bukanlah akhir dari perjuangan. Tantangan terbesar justru terletak pada implementasi di lapangan.
“Kita tidak ingin undang-undang ini berhenti sebagai dokumen normatif. Implementasi harus dikawal secara serius agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh para pekerja rumah tangga,” tegasnya.
Ia menekankan pentingnya peran pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun aturan turunan, melakukan pengawasan, serta memastikan mekanisme perlindungan berjalan efektif.
“Pengawasan dalam sektor ini memiliki tantangan tersendiri karena ruang kerjanya berada di ranah domestik. Oleh karena itu, perlu pendekatan yang tepat, termasuk melibatkan masyarakat dan lingkungan sekitar,” tambahnya.
Netty juga mendorong integrasi pekerja rumah tangga ke dalam sistem jaminan sosial nasional agar mereka memiliki perlindungan kesehatan dan ketenagakerjaan yang memadai.
Baca Juga: DJP Tegaskan Babinsa dan Bhabinkamtibmas Bukan Petugas Pajak
“Jaminan sosial adalah bagian penting dari perlindungan. Kita harus memastikan pekerja rumah tangga tidak lagi berada di luar sistem,” pungkasnya. (rnm/rdn/dgi)
