SATELITNEWS.COM, JAKARTA—Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menyerahkan Rp13,24 triliun hasil penertiban kepada negara. Penyerahan yang disaksikan Presiden Prabowo Subianto itu sekaligus disertai pengembalian 259.230,73 hektare kawasan yang berhasil dikuasai kembali dari pelanggaran di sektor perkebunan dan pertambangan.
Jaksa Agung ST Burhanuddin, selaku Wakil Ketua I Pengarah Satgas PKH, menyerahkan dana tersebut kepada Menteri Keuangan Suahasil Nazara untuk disetorkan ke kas negara. Nilai keseluruhannya mencapai Rp13.241.335.681.910,13.
“Pada kesempatan ini kami menegaskan komitmen Satgas PKH untuk memastikan bahwa setiap hasil penertiban kawasan hutan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan memberikan manfaat nyata bagi negara,” kata Burhanuddin di kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (6/10/2026).
Tumpukan uang pecahan Rp100.000 dalam plastik transparan terlihat disusun menyerupai piramida di lokasi penyerahan. Tumpukan tersebut memiliki tinggi bervariasi, sekitar 1,5 meter hingga 2 meter.
Dana itu berasal dari tiga sumber. Sebanyak Rp3.475.738.523.741,13 merupakan denda administratif kehutanan. Kemudian, Rp1.535.750.234.271 berasal dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Kejaksaan RI dalam penanganan tindak pidana khusus. Adapun Rp8.229.846.923.898 merupakan penerimaan pajak dari para wajib pajak sebagai tindak lanjut kerja Satgas PKH.
Prabowo mengatakan Satgas PKH melibatkan 12 institusi yang bekerja bersama untuk menyelamatkan dan mengamankan kekayaan negara. Ia mengapresiasi kerja tim tersebut yang telah berlangsung selama dua tahun.
Baca Juga: Diungkap Mantan Stafsus Yaqut, 24 Anggota DPR Minta Uang Oleh-oleh Di Arab Saudi
“Acara seperti ini sudah yang ke-8 kali dan total uang tunai yang diserahkan kurang lebih sudah Rp52 triliun,” kata Prabowo.
Menurut dia, nilai tersebut setara dengan sekitar 3 miliar dollar AS. Ia menegaskan, tanpa penertiban dan penyelamatan, kekayaan negara berpotensi hilang.
“Kalau kalian tidak selamatkan, ini hangus. Ini kekayaannya hilang,” ujarnya.
Prabowo mengatakan pekerjaan Satgas PKH tidak mudah karena menghadapi pihak-pihak yang selama ini menikmati keuntungan dari praktik ilegal. Ia menyebut ancaman bahkan dapat menyasar anggota Satgas dan keluarganya.
“Tiap kali ada pemerintah Indonesia mau menertibkan diri, tiap kali ada unsur-unsur pimpinan bangsa Indonesia yang ingin melawan korupsi, melawan penyelundupan, melawan penyebaran narkotika, melawan penipuan, melawan perampokan kekayaan negara, tiap kali kita menghadapi perlawanan yang tidak ringan,” ujarnya.
Menurut Prabowo, tantangan itu merupakan bagian dari pertarungan antara pihak yang memilih jalan kebenaran dan mereka yang mempertahankan kepentingan serta keuntungan ilegal.
Baca Juga: Polres Tangsel Selidiki Kasus 340 Ribu Dolar Singapura Palsu
“Pilihannya adalah pada diri kita, apakah kita berani memilih jalan kebenaran, atau kita menyerah kepada kekuatan yang serakah, kekuatan yang tidak setia kepada bangsa ini, kekuatan yang menghina rakyat, kekuatan yang terus bekerja agar Indonesia terus miskin. Padahal, kita negara yang sangat kaya,” ujar Prabowo.
Ia juga menyebut ancaman terhadap anggota Satgas bukan sekadar tekanan dalam pekerjaan, tetapi dapat meluas kepada keluarga.
“Kita tahu, mereka kuat. Saya punya mata dan telinga di mana-mana, saya tahu bahwa ada saudara-saudara yang diancam, yang digertak. Tidak hanya saudara, keluarga saudara juga diancam,” katanya.
Dalam tahap VIII, sebanyak 140.762,04 hektare dari sektor perkebunan diserahkan kepada Kementerian Kehutanan untuk dikelola Agrinas Palma Nusantara. Sebanyak 118.256,74 hektare kawasan konservasi dan hutan lindung diserahkan untuk direhabilitasi. Adapun 211,95 hektare dari sektor pertambangan juga diserahkan kepada Kementerian Kehutanan.
Secara kumulatif, kawasan yang telah dikuasai kembali mencapai 6.206.212,14 hektare dari sektor perkebunan dan 14.633,79 hektare dari sektor pertambangan.
Penyerahan tersebut merupakan yang kedelapan sejak Satgas PKH dibentuk pada Februari 2025. Sebelumnya, pada 13 Mei 2026, Satgas PKH menyerahkan Rp10,27 triliun kepada negara dan mengembalikan 2.373.171,75 hektare lahan.
Hadir dalam acara tersebut Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. (rmg)
