SATELITNEWS.COM, TANGERANG — Ketua Asosisasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) Banten yang juga Rektor Universitas Raharja Tangerang, Prof Dr Po Abas Sunarya, mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat peran perguruan tinggi sebagai mitra strategis dalam pembangunan.
Menurut Po Abas, paradigma pendidikan saat ini masih cenderung bertumpu pada konsep lama yang berfokus pada wajib belajar 9 hingga 12 tahun. Padahal, lulusan perguruan tinggi justru merupakan aset intelektual yang memiliki kontribusi besar bagi kemajuan daerah.
“Mahasiswa yang lulus menjadi sarjana, magister, hingga doktor adalah aset daerah. Mereka memiliki kemampuan intelektual yang bisa diarahkan untuk membantu pembangunan,” ujarnya saat ditemui di kantornya, Selasa (5/5/2026).
Ia menilai, tanpa perhatian yang memadai, potensi tersebut bisa tidak termanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi. “Kalau dirangkul dan diajak berdiskusi, pemikiran dari kampus bisa menjadi solusi konkret bagi persoalan daerah, termasuk mengakomodasi kearifan lokal,” katanya.
Po Abas juga mengingatkan agar pemerintah tidak ragu dalam mengalokasikan anggaran pendidikan secara tepat guna dan tepat sasaran. Ia mencontohkan, negara-negara maju menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama dalam pembangunan. “Kalau manusianya unggul, diarahkan secara positif, maka itu menjadi kekuatan besar bagi daerah,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia mendorong agar dukungan anggaran tidak hanya difokuskan pada pendidikan dasar dan menengah, tetapi juga menjangkau perguruan tinggi, khususnya dalam membantu mahasiswa kurang mampu. “Tidak perlu memberikan dana langsung ke kampus, tetapi bantu mahasiswa yang kesulitan biaya. Kampus tahu siapa yang benar-benar membutuhkan,” tegasnya.
Baca Juga: 31 Mahasiswa Universitas Yarsi Pratama Tangerang Jalani Capping Day
Ia juga mengusulkan agar perguruan tinggi dilibatkan secara aktif dalam perumusan kebijakan pendidikan di daerah. Menurutnya, selama ini peran tersebut belum optimal karena masih terbatas pada laporan administratif dari perangkat daerah. “Perguruan tinggi seharusnya menjadi bagian dari tim strategis daerah. Kami siap membantu memberikan kajian berbasis riset,” ujarnya.
Terkait kebijakan sekolah gratis yang diterapkan pemerintah daerah, Po Abas menyatakan dukungannya. Namun, ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tetap diimbangi dengan perhatian terhadap akses pendidikan tinggi. “Program sekolah gratis itu baik, tetapi jangan sampai lulusan SMA tidak mampu melanjutkan kuliah dan akhirnya kalah bersaing,” katanya.
Selain itu, ia juga menyoroti penyaluran anggaran pendidikan nasional, termasuk program bantuan seperti KIP Kuliah, agar lebih tepat sasaran. Menurutnya, perguruan tinggi memiliki data yang lebih akurat terkait mahasiswa yang membutuhkan bantuan. “Distribusi bantuan harus lebih efektif dan akuntabel, sehingga benar-benar dirasakan oleh mahasiswa yang membutuhkan,” pungkasnya. (made)
