SATELITNEWS.COM, TANGSEL–Proses pembebasan lahan untuk proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di tempat pembuangan akhir (TPA) Cipeucang, Serpong, Kota Tangerang Selatan (Tangsel) tengah diprotes warga. Nilai harga ganti rugi tanah yang ditawarkan pemerintah terlalu rendah dan tidak sesuai harapan.
Anggota DPRD Kota Tangerang Selatan dari Fraksi PSI daerah pemilihan Pamulang, Ferdiansyah meminta agar pemerintah kota dan warga kembali duduk bersama untuk mencari titik temu terkait penentuan harga pembebasan lahan.
Menurut Ferdiansyah, pembebasan lahan di sekitar TPA Cipeucang memang tidak dapat dihindari karena menjadi bagian dari pengembangan proyek strategis pengolahan sampah di Tangsel. Namun di sisi lain, proses tersebut juga berdampak langsung terhadap masyarakat yang telah lama tinggal di kawasan tersebut.
“Memang Pemkot memiliki dasar sendiri dalam menentukan harga tanah yang akan dibeli (appraisal) akan tetapi harus juga dilihat bahwa warga di sana berhak diberikan harga yang layak,” ujarnya saat dikonfirmasi, Rabu (20/5/2026).
Ia menilai komunikasi antara kedua belah pihak harus diperkuat agar persoalan harga tidak menimbulkan polemik berkepanjangan. Ferdiansyah menegaskan jangan sampai warga yang bersedia melepas lahannya justru menerima harga yang dianggap terlalu rendah dari nilai yang semestinya.
“Warga dan pemkot harus duduk kembali untuk dapat menentukan harga yang pantas berapa, jangan sampai warga yang berkenan tanahnya di jual malah mendapatkan harga yang sangat rendah,” ucapnya.
Baca Juga: Kebakaran Hutan dan Lahan Jerat 138 Tersangka
Ferdiansyah menambahkan, secara ideal kawasan di sekitar TPA Cipeucang memang tidak layak menjadi permukiman permanen karena berpotensi menimbulkan dampak kesehatan dalam jangka panjang.
Diberitakan sebelumnya, warga di sekitar tempat pembuangan akhir (TPA) Cipeucang, Serpong, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), kembali menyuarakan keberatan terhadap rencana pembebasan lahan untuk proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL).
BeritaTerbaru
Mereka menilai harga ganti rugi yang ditawarkan pemerintah masih jauh di bawah harga pasar dan belum mencerminkan dampak yang selama ini dirasakan warga akibat aktivitas tempat pembuangan sampah tersebut.
Agus (50), warga yang rumahnya berada tepat di samping kawasan TPA Cipeucang, mengatakan sosialisasi terakhir yang digelar sekitar April 2026 lalu belum menghasilkan kesepakatan antara warga dan pihak terkait.
“Sosialisasi terakhir belum sepakat. Dikumpulin semua warga, mungkin ada yang setuju ada yang tidak. Pembahasan nya gitu-gitu aja, masalah harga tetap segitu aja. Rp1,7 juta per meter,” ujar Agus saat ditemui, Senin (18/5/2026).
Menurutnya, warga meminta pemerintah lebih transparan dalam menentukan nilai lahan. Ia menilai harga yang ditawarkan tidak sesuai dengan harga pasar di kawasan tersebut.
Baca Juga: Pemkab Tangerang Hibahkan Lahan, Pemprov Banten Bangun Gedung Sekolah
“Yang dimau warga harus transparan soal harga, mereka maunya segitu, istilahnya ikuti pasar. Pasar apa, seharusnya sekarang sudah Rp7 juta an per meter yang dipinggir jalan, masuk kedalam bisa Rp5-6 juta. Warga menolak khususnya saya,” katanya. (eko)
