SATELITNEWS.COM, PANDEGLANG – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pandeglang, Dadi Rajadi menyatakan, untuk mengantisipasi sengketa atau perselisihan aset Pemerintah Daerah (Pemda) dengan para pihak, diharapkan segera lakukan penataan aset.
Baik aset yang bergerak, maupun aset yang tidak bergerak. Karena menurutnya, penatakelolaan aset sangat penting dilakukan, dan termasuk menjadi perhatian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Politisi Partai NasDem ini juga menegaskan, aset merupakan salah satu potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sehingga, jika tidak dikelola dengan baik, maka seakan Pemda mengabaikan kekayaan yang dimiliki.
Menurutnya, dalam penatakelolaan aset itu, Pemda dapat bekerjasama dengan berbagai lembaga terkait yang membidanginya. Jangan sampai dibiarkan, lalu tiba-tiba malah ada yang menguasai atau memiliki.
“Aset daerah seperti tanah, bisa saja di sewakan ke pihak lain untuk berinvestasi dan menghasilkan PAD,” kata Dadi, Kamis (4/6/2026).
Begitu juga, jika aset daerah itu berbentuk gedung misalnya. Bisa juga dimanfaatkan atau diberdayakan untuk sesuatu yang mendatangkan manfaat, terlebih menghasilkan PAD.
Baca Juga: Komisi II DPRD Pandeglang Bakal Panggil WP “Nakal”
Pada prinsipnya ujar Dadi, diharapkan tidak ada lagi aset daerah yang terbengkalai bahkan dikuasai pihak lain. Dengan demikian, perlu transparansi dari Pemda soal aset.
Sementara, anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Pandeglang, M. Habibi menyatakan, pihaknya juga sudah sering berkoordinasi sekaligus mengingat Pemda soal penatakelolaan aset.
Ia menilai, banyak gedung milik Pemkab Pandeglang yang fungsinya tidak maksimal, bahkan tak digunakan sebagaimana mestinya. Seakan, keberadaan terbengkalai dan tak terawat maksimal.
“Untuk aset gedung saja, kita melihat banyak yang tak digunakan. Padahal, keberadaannya sangat potensial dan memungkinkan untuk menghasilkan PAD,” ungkap Habibi.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Pandeglang ini juga menegaskan, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki aset, diharapkan dapat digunakan secara maksimal.
Untuk wilayah perkotaan saja, ujar Habibi, ia melihat banyak aset Pemda berupa gedung yang kondisinya memprihatinkan akibat tak digunakan maksimal. (mardiana)
Baca Juga: Sidak WP, DPRD Pandeglang Canangkan Revisi Perda Pajak Daerah
