SATELITNEWS.COM, TANGERANG – Gubernur Banten Andra Soni meninjau pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di SMK Negeri 12 Kota Tangerang, Senin (13/7/2026) yang berada di Jalan Raden Fatah Ciledug. Dalam kunjungan tersebut, Andra memastikan pemerintah provinsi akan terus memperkuat layanan pendidikan, mulai dari penambahan daya tampung sekolah hingga evaluasi jurusan yang dinilai sudah tidak lagi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
Didampingi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten Jamaluddin, Camat Ciledug, dan Lurah Peninggilan Utara, Andra menjelaskan SMKN 12 Kota Tangerang dibangun sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat di wilayah Ciledug, Larangan, Karang Tengah, dan sekitarnya yang selama ini belum memiliki SMK negeri.
“SMK ini mulai dibangun pada 2025 atas usulan masyarakat. Harapannya sekolah ini bisa menampung anak-anak yang sebelumnya harus bersekolah ke SMK di Kota Tangerang Selatan,” ujar Andra kepada awak media.
Menurutnya, pembangunan sekolah tersebut belum sepenuhnya rampung sehingga masih membutuhkan penyempurnaan sarana dan prasarana. Pemprov Banten juga akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Tangerang untuk mendukung pengembangan sekolah, termasuk penambahan rombongan belajar (rombel).
“Tahun ini baru menerima empat rombel. Ke depan tentu akan kita tambah agar daya tampung lebih besar, mengingat Ciledug, Larangan, dan Karang Tengah merupakan kawasan yang padat penduduk,” katanya.
Andra menegaskan, keberadaan SMKN 12 diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan menyiapkan lulusan yang siap bekerja maupun melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
Baca Juga: Pemprov Banten Antisipasi Server PPDB Error
Selain meninjau MPLS, Andra juga memaparkan hasil sementara evaluasi pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026. Menurutnya, Pemprov Banten terus berupaya memastikan proses penerimaan siswa berjalan adil dan transparan.
“Tahun ini kami berupaya semaksimal mungkin agar asas keadilan benar-benar dirasakan seluruh masyarakat. Memang masih ditemukan beberapa praktik yang tidak dibenarkan dan saat ini sedang kami tindak lanjuti,” ujarnya. Ia menambahkan, pelaksanaan SPMB mendapat dukungan berbagai pihak, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), melalui kerja sama untuk memperkuat transparansi dalam proses penerimaan peserta didik.
Di sisi lain, Andra menyebut Program Sekolah Gratis yang dijalankan Pemprov Banten turut membantu memperluas akses pendidikan. Tahun ini pemerintah juga menambah kuota Program Sekolah Gratis untuk Madrasah Aliyah sebanyak 10 ribu siswa.
“Program sekolah gratis berjalan baik dan akan terus kami evaluasi agar pelaksanaannya semakin optimal. Target kami sederhana, seluruh anak di Banten mendapatkan akses pendidikan yang layak dan berkualitas,” katanya. Andra juga mengungkapkan antusiasme masyarakat terhadap Program Sekolah Gratis di sekolah swasta masih tinggi. Berdasarkan data tahun sebelumnya, lebih dari 60 ribu siswa SMA dan SMK mengikuti program tersebut, dengan mayoritas berasal dari wilayah Tangerang Raya.
Ke depan, Pemprov Banten juga akan mengevaluasi sejumlah kompetensi keahlian di SMK agar lebih relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri. “Jurusan seperti Akuntansi dan Administrasi Perkantoran akan kami evaluasi karena perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan (AI), telah mengubah kebutuhan dunia kerja. Sebaliknya, jurusan seperti Bisnis Digital dan Manajemen Logistik justru memiliki prospek yang baik karena sesuai dengan kebutuhan industri dan kawasan penyangga Bandara Soekarno-Hatta,” pungkasnya. (made)
