SATELITNEWS.COM, TANGSEL—Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mulai memperkuat pengawasan terhadap program penempatan pekerja migran ke luar negeri.
Langkah tersebut dilakukan menyusul tingginya potensi kerawanan yang mengintai calon pekerja migran, mulai dari eksploitasi hingga persoalan ketenagakerjaan lainnya.
Komitmen itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dan Pembukaan Pelatihan Kerja ke Luar Negeri yang digelar di Gedung Galeri UMKM, Senin (13/7/2026).
Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Tangerang Selatan, Sabam Maringan menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak hanya berperan sebagai fasilitator pelatihan, tetapi juga memastikan perusahaan yang menjadi mitra benar-benar memiliki kompetensi dan legalitas dalam menyalurkan tenaga kerja ke luar negeri.
“Kita Disnaker hanya memfasilitasi terutama tanggung jawab kita itu supaya ini perusahaan benar-benar capable untuk melaksanakan tugas-tugasnya,” ujarnya di lokasi.
Menurutnya, sektor penempatan pekerja migran merupakan salah satu bidang yang memiliki tingkat kerawanan cukup tinggi. Karena itu, pengawasan pemerintah menjadi hal yang tidak bisa diabaikan.
Baca Juga: Polemik Kandang Ayam di Ciputat, Satpol PP Panggil Semua Pihak
“Karena ini masalah ketenagakerjaan, salah satu bidang yang sebenarnya rawan gitu ya. Tingkat kerawanannya tinggi, rawan eksploitasi dan sebagainya. Ini jadi concern kita untuk tetap mendampingi, mempersamai perusahaan yang mengirimkan anak-anak kita ke luar negeri supaya dia bisa menekan risiko,” sebutnya.
Sabam menjelaskan, para peserta akan mendapatkan pelatihan sesuai kebutuhan negara tujuan maupun jenis pekerjaan yang diminati. Selain pembekalan bahasa asing, peserta juga akan memperoleh pelatihan teknis berdasarkan bidang kerja masing-masing.
“Ada sekitar 69 untuk tahap pertama ini, sekarang baru ada 31 yang hadir. Mereka sekarang akan mendapatkan pelatihan bahasa terutama Jepang dan Inggris karena orientasi pasarnya ke sana,” katanya.
Untuk pelatihan bahasa, durasinya berbeda-beda. Peserta yang akan bekerja ke negara berbahasa Inggris diperkirakan membutuhkan waktu sekitar dua hingga tiga bulan. Sementara peserta yang dipersiapkan ke Jepang harus menjalani pelatihan lebih lama karena harus menguasai huruf Kanji, sehingga prosesnya bisa mencapai empat hingga enam bulan.
“Kalau pelatihan bahasa itu maksimum 6 bulan. Jadi nanti, apalagi kalau Jepang gitu. Tapi kalau Inggris mungkin agak sedikit lebih mudah,” sebutnya.
Sabam mengatakan bahwa sebagian peserta yang mengikuti kelas bahasa Inggris diproyeksikan sudah bisa diberangkatkan pada tahun ini, sedangkan peserta tujuan Jepang kemungkinan membutuhkan waktu pelatihan lebih panjang sebelum berangkat.
Baca Juga: Hari Pertama Sekolah di Tangsel, Orang Tua Rela Izin Kerja hingga Libur Dagang Demi Antar Anak
Kata dia, Negara tujuan pekerja migran yang difasilitasi dalam program ini cukup beragam. Selain Jepang, peluang kerja juga terbuka di sejumlah negara Eropa, Amerika Serikat, Turki, Qatar hingga Montenegro. Penempatan dilakukan berdasarkan kebutuhan tenaga kerja atau job order yang tersedia.
Sementara, Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan langkah konkret pemerintah daerah dalam membuka akses kerja bagi masyarakat Tangsel di pasar internasional.
“Iya hari ini kita mengkongkretkan kemitraan antara Pemerintah kota Tangerang Selatan kemudian juga beberapa perusahaan yang orientasinya untuk mempersiapkan pekerja migran kita ke luar negeri,” ungkapnya.
Selain kemampuan bahasa, para peserta juga akan dipersiapkan sesuai kebutuhan sektor pekerjaan yang banyak dibutuhkan di negara tujuan, seperti bidang kesehatan, perhotelan, restoran, hingga sektor jasa lainnya.
Benyamin menambahkan, Pemerintah Kota Tangsel telah membentuk tim kerja pekerja migran sebagai bentuk komitmen dalam mendukung penempatan tenaga kerja yang lebih aman dan terarah.
“Ini akan terus kita lanjutkan. Tangsel sudah membentuk tim kerja pekerja migran,” pungkasnya. (eko)
