SATELITNEWS.COM, TANGERANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang memperkuat pengawasan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan melibatkan camat dan kepala desa di seluruh wilayah. Langkah ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan sekaligus memastikan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berjalan sesuai ketentuan.
Wakil Bupati Tangerang Intan Nurul Hikmah mengatakan, pemerintah daerah telah menginstruksikan aparatur di tingkat kecamatan dan desa untuk mendata jumlah dapur SPPG yang beroperasi di masing-masing wilayah. Pendataan tersebut sekaligus menjadi bagian dari sistem pengawasan agar pelaksanaan Program MBG berjalan sesuai aturan.
“Kita koordinasi sama camat dan kades, mendata berapa dapur SPPG yang ada di masing-masing wilayah. Sekaligus juga bantu controlling atau pengawasan supaya nanti ke depannya anak-anak masuk sekolah ini makanannya lebih terkontrol,” kata perempuan yang akrab disapa Teh Intan kepada Satelit News, Rabu (15/7/2026).
Menurut Teh Intan, pengawasan tidak hanya difokuskan pada operasional dapur, tetapi juga kualitas makanan yang disajikan kepada para penerima manfaat. Pemerintah ingin memastikan makanan yang didistribusikan memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan sehingga sehat serta layak dikonsumsi oleh anak sekolah, balita, ibu hamil, maupun ibu menyusui.
“Yang pasti kualitas dan higienis. Supaya anak-anak kita semua terjamin makanannya,” ujarnya.
Selain menjamin kualitas makanan, Pemerintah Kabupaten Tangerang juga mendorong setiap dapur SPPG melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sekitar lokasi. Menurut Intan, pemanfaatan bahan pangan lokal diharapkan mampu meningkatkan perputaran ekonomi masyarakat sekaligus mendukung keberlanjutan Program MBG.
Baca Juga: Pemkab Tangerang Bentuk Satgas Anti Rentenir, Perluas Akses Permodalan Masyarakat
“Dan kita juga berharap semua dapur SPPG yang ada bisa menggunakan bahan pangan lokal, juga kerja sama dengan UMKM sekitar,” paparnya.
Langkah pengawasan tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kepala daerah hingga aparat di tingkat desa ikut mengawasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Arahan itu disampaikan menyusul adanya indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan program di sejumlah daerah. (alfian/aditya)
