SATELITNEWS.ID, KABUPATEN TANGERANG, SN—Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempertanyakan proses pengadaan barang dan jasa yang masih minim. Apalagi melihat sisa waktu tahun ini yang tinggal satu bulan.
Lambannya proses pengadaan barang dan jasa ini berdasarkan keterangan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Roni Dwi Susanto. Pihaknya mencatat pengadaan barang dan jasa tahun ini belum mencapai 50%.
“Dari total nilai barang dan jasa 2020 sebesar Rp1.027 triliun, namun harus kami laporkan bahwa realisasinya sampai 9 November 2020 kurang dari 50%,” ujarnya saat pembukaan Rakornas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Rabu (18/11).
Sontak saja, hal ini pun menjadi sorotan Presiden Joko Widodo saat Peresmian Pembukaan Rakornas Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. “Tadi Ketua LKPP (Roni Dwi Susanto) sampaikan. Ini November sudah tanggal 18, masih ada yang masih untuk proses konstruksi itu Rp40 triliun. Terus ngerjainnya kapan?,” tanya Presiden.
Menurut Presiden, dibutuhkan suatu perubahan fundamental dalam sistem pengadaan barang dan jasa yang ada saat ini. Apalagi sekarang, tinggal satu bulan dan 22 Desember sudah tutup memasuki libur panjang akhir tahun.
“Perubahan fundamental bukan cuma cepat dan transparan, tapi meningkatkan nilai manfaat yang sebesar-besarnya pada rakyat. Karena itu LKPP harus banyak terobosan terutama memanfaatkan teknologi super modern,” ujarnya.
Baca Juga: Meski Tertekan Fiskal, Pemda Diminta Tak Rumahkan PPPK
Kata dia, terobosan ini diperlukan untuk memonitor transaksi kementerian, lembaga dan Pemerintah Daerah (pemda) secara real time.
“Dengan bantuan teknologi terkini, kita bisa memonitor real time transaksi mereka. Apakah sudah terserap 100 persen dari total belanja pengadaan atau belum, sehingga mereka bisa diberi alarm peringatan,” kata Jokowi secara virtual.
Selain itu, lanjut dia, dengan berpijak pada data tersebut, para menteri, kepala lembaga, dan Pemda bisa diberi alarm untuk melakukan langkah percepatan. Terlebih, karena situasi pandemi Covid-19, pengadaan adalah aspek yang sangat penting.
“Alarm peringatan perlu, karena masih banyak yang bekerja dengan cara lama. Bahkan kondisi darurat masih saja bekerja dengan biasa-biasa saja, belum berganti ke channel yang extraordinary,” tambah Jokowi.
Sementara itu, Bupati Tangerang A. Zaki Iskandar turut mengikuti Rakornas Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2020 secara virtual, di Ruang Cituis Gedung Setda. Bupati berharap, dengan adanya Rakornas pengadaan barang dan jasa ini, sistem pengadaan barang dan jasa bisa lebih baik dan lebih transparan. Terlebih di tengah situasi pandemi Covid-19 ini perlu sistem atau aturan untuk pengadaan barang dan jasa untuk penanganan Covid-19.
“Harap saya, Rakor ini bisa membawa manfaat dan bisa memberikan arahan, serta petunjuk kepada Pemerintah Daerah, khususnya Kabupaten Tangerang dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa,” harapnya. (aditya)
