SATELITNEWS.ID, PANDEGLANG—Langkanya pupuk subsidi membuat para petani kelimpungan. Kondisi ini pun menjadi sorotan Ketua DPRD Pandeglang, Tubagus Udi Juhdi. Pihaknya melayangkan protes melalui surat resmi ke Kementerian Pertanian (Kementan) RI. Isi surat tersebut mendesak Kementan RI, agar membuka portal Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dan menambah kuota pupuk bersubsidi.
Tubagus Udi Juhdi mengaku telah menerima banyak keluhan dari para petani di Pandeglang soal kelangkaan pupuk bersubsidi. Melalui keluhan itu, politisi Gerindra ini langsung melakukan langkah-langkah dalam memperjuangkan aspirasi petani dengan berkirim surat ke Kementan RI.
“Pada saat melakukan reses di beberapa lokasi, saya banyak menerima aspirasi soal kelangkaan pupuk bersubsidi. Dari kondisi yang dialami petani itu, secara kelembagaan saya langsung bersurat ke Kementan RI agar membuka portal RDKK dan penambahan kuota pupuk bersubsidi ke Pandeglang,” kata Udi, Selasa (1/12).
Menurut Udi, pupuk merupakan kebutuhan utama bagi masyarakat petani. Apalagi kondisi saat ini masih dilanda pandemi Covid-19. Tentu saja, hal itu berdampak pada prekonomian masyarakat.
Pupuk bersubsidi kata Udi, menjadi harapan besar bagi petani dalam memenuhi kebutuhan pertaniannya. Maka dari itu, dia berharap Kementan RI dapat merespon dan merealisasikan apa yang diharapkan petani tersebut.
“Saya juga sudah jelaskan kepada para petani, memang sekarang ini ada pemberlakukan e-RDKK. Makanya kami harapkan Kementan membuka portal e-RDKK dan menambah kuota pupuk bersubsidi itu,” harapnya.
Baca Juga: Di DPRD Pandeglang, Abuya Muhtadi Cidahu Turun Langsung Deklarasi Menolak LGBT
Terpisah, Sekretaris Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Pandeglang, M. Nasir mengaku, terjadinya kelangkaan pupuk bersubsidi karena adanya perubahan sistem. Kata dia, para petani harus mengisi e-RDKK yang disertai dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Kelangkapan pupuk bersubsidi tersebut menurut Nasir, dipengaruhi dengan bertambahnya musim tanam. Apalagi sekarang ini bukan musim kemarau, sehingga petani melakukan tanam sebanyak tiga kali dalam satu tahun ini.
“Namun ada kendala juga yang dialami petani dalam mengisi e-RDKK, seperti petaninya tidak memiliki kelengkapan dokumen kependudukan,” ujarnya.
Meski demikian, pihak Distan Pandeglang juga sudah melakukan upaya dengan mengirim surat resmi kepada Kementan RI, agar membuka portal penambahan kuota pupuk bersubsidi ke Pandeglang.
“Kami sudah melayangkan surat resmi tentang permohonan penambahan kuota pupuk bersubsidi kepada Pemerintah Pusat. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa terealisasi. Namun saya berharap sementara ini petani menggunakan pupuk non subsidi dulu sebelum pupuk bersubsidi itu ada,” tandasnya. (nipal/aditya)
