SATELITNEWS.ID, JAKARTA–Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk menggratiskan vaksin Covid-19 kepada masyarakat. Hal itu disampaikan Presiden dalam keterangan pers via Youtube Sekretariat Presiden, Jakarta, Rabu (16/12).
“Setelah menerima banyak masukan dari masyarakat dan kalkulasi ulang, hitung ulang mengenai keuangan negara, saya sampaikan vaksin Covid-19 ke masyarakat gratis,” ujarnya.
Jokowi memerintahkan jajaran kabinetnya dan pemda untuk memprioritaskan program vaksinasi di tahun anggaran 2021. Menkeu Sri Mulyani juga diminta merealokasikan anggaran terkait.
“Saya juga menginstruksikan dan memerintahkan kepada Menteri Keuangan untuk memprioritaskan dan merealokasi anggaran lain terkait ketersediaan dan vaksinasi secara gratis ini sehingga tidak ada alasan bagi masyarakat untuk tidak mendapatkan vaksin,” ungkapnya.
Selain itu, Jokowi menegaskan siap menjadi orang pertama yang divaksin Covid-19. “Saya juga ingin tegaskan lagi, nanti saya yang akan menjadi penerima pertama, divaksin pertama kali,” ujar Jokowi.
Jokowi menjelaskan alasan dirinya siap divaksin Covid-19 pertama kali. Hal itu untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat kalau vaksin tersebut aman.
“Hal ini untuk memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada masyarakat bahwa vaksin yang digunakan aman,” katanya.
Selain itu, Presiden Jokowi mengimbau kepada masyarakat untuk terus menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Seperti 3M yakni memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir.
“Saya ingatkan agar masyarakat terus berdisiplin menjalankan 3M ini utuk kebaikan kita semuanya,” pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, vaksin Corona sempat dibagi menjadi vaksin gratis dan vaksin mandiri. Pembagiannya antara Kementerian Kesehatan dan Kementerian BUMN. Saat ini, sudah ada 1,2 juta vaksin Sinovac yang tiba di Indonesia. Selanjutnya, pasokan berikutnya akan datang menyusul.
Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay mengapresiasi langkah dan kebijakan Jokowi yang menggratiskan vaksin Covid-19 untuk rakyat Indonesia. Politikus PAN itu berharap, semoga kebijakan ini dapat mempermudah pelaksanaan vaksinasi di semua wailyah.
“Aspirasi agar vaksin digratiskan memang menggema pada saat rapat dengan Menkes dan beberapa kementerian dan lmbaga terkait minggu lalu. Komisi IX menilai bahwa tuntutan masyarakat agar vaksin digratiskan tidak terlalu berat. Karena itu, di dalam salah satu butir kesimpulan rapat waktu itu, hal itu dicantumkan dan disepakati,” ujar Saleh kepada wartawan, Rabu (16/12).
“Ternyata Presiden Jokowi mendengar dan akomodatif. Dengan begitu, masyarakat tidak punya alasan lagi untuk menolak vaksin. Yang mampu dan tidak mampu diberikan vaksin dan divaksinasi secara gratis,” tambahnya.
Agar program vaksinasi ini dapat berjalan dengan baik, pemerintah didesak untuk memperbaiki data-data masyarakat yang akan menjadi target sasaran. Termasuk keseimbangan persebaran dan distribusi vaksin. Paling tidak, target 70 persen dari jumlah populasi harus dapat dipenuhi.
“Soal data ini selalu jadi hal utama yang perlu diperhatikan. Pemerintah harus melibatkan Dukcapil, BPJS kesehatan, BKN, TNI, Polri, dan tentu saja BPS. Kalau datanya sudah lengkap dan baik, pelaksanaannya tentu akan baik,” katanya.
Anggota MPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kurniasih Mufidayati menegaskan, 1,2 juta vaksin Covid-19 siap pakai dari perusahaan asal China Sinovac yang sudah berada di Indonesia, boleh diedarkan asal sudah mendapatkan Emergency Use Authorization (EUA). Atau izin penggunaan darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI dan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).
EUA, disepakati berdasarkan ketetapan yang dikeluarkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) hasil konsultasi dengan beberapa regulator obat dunia seperti FDA (Amerika Serikat) dan EMA (Eropa), bisa dikeluarkan saat pandemi jika vaksin bisa memenuhi persyararatan terkait kelengkapan data seperti laporan menyeluruh uji klinik vaksin fase 1 dan 2, analisis interim fase 3, dan data efficacy (efektivitas) vaksin minimum 50 persen.
Sedangkan sertifikasi halal dikeluarkan jika vaksin tersebut memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan MUI. Izin-izin tersebut sangat penting, sebab akan memberikan rasa aman serta nyaman kepada masyarakat sehingga diharapkan bisa meminimalisir keengganan dan ketakutan rakyat untuk divaksinasi.
Ketua MUI Pusat Asrorun Niam Sholeh mengungkapkan bahwa isu keamanan dan kehalalan adalah dua aspek yang memang menjadi komitmen pemerintah dalam upaya awal pencarian dan pengadaan vaksin Covid-19.
Komitmen itu dimulai dari tanggal 27 Agustus dengan munculnya inisiasi dari pemerintah melalui Wakil Presiden RI, saat menerima Bio Farma. Waktu itu, Wapres menjelaskan secara khusus mengenai pentingnya aspek kepatuhan syariah di samping aspek keamanan dari pengadaan vaksin. Hal itu, kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan tim teknis untuk percepatan sertifikasi halal vaksin terdiri dari Kementerian BUMN, Kemenkes, BPOM, MUI dan Bio Farma.
Dalam perjalanannya, tenyata Sinovac secara formal mengajukan permohonan sertifikasi halal. Tim pun bergerak cepat dengan melakukan pemeriksaan semua dokumen. Setelah semua proses kelengkapan dokumen terpenuhi, maka pada tanggal 15 Oktober 2020, Tim LPPOM MUI, Tim Komisi Fatwa MUI, Tim Kementerian Kesehatan dan BPOM kemudian berangkat ke Tiongkok untuk kepentingan proses auditing lapangan untuk dua tujuan tadi yakni audit aspek keamanan dan juga tujuan aspek kehalalan.
Setelah melalui karantina mandiri selama dua minggu, tanggal 2-5 November audit kemudian dilaksanakan di Beijing. Tanggal 12 November kembali ke Jakarta dan melakukan rapat internal untuk mengkaji temuan audit. Pada rapat tanggal 14 Desember dikeluarkan hasil audit yakni, masih ada dokumen penting yang harus disediakan Sinovac.
“Posisi terakhir, Tim Auditor masih menunggu dokumen tersebut untuk dilakukan kajian kembali. Pada intinya, MUI sampai detik ini tetap komit memberikan prioritasnya membahas aspek kehalalan vaksin Covid-19,” terangnya. (jpg/gatot)
