SATELITNEWS.ID, SERANG–Delapan Kepala Daerah seBanten, kompak menyampaikan aspirasinya kepada anggota DPRD Banten yang telah melakukan reses atau turun kelapangan pada daerah pemilihan (Dapil)-nya masing-masing. Salah satunya adalah, aspirasi soal jatah bantuan keuangan (Bankeu) agar dinaikkan.
Diketahui, 1 sampai 11 Desember lalu, 83 dari 85 orang legislator Banten (dua orang tidak ikut lantaran ada tugas partai dan sakit) turun ke bawah menyerap aspirasi masyarakat, termasuk melakukan koordinasi dengan Bupati dan Walikota.
Juru bicara (Jubir) anggota DPRD Banten Dapil Banten I yang meliputi Lebak dan Pandeglang, Oong Sahroni, dalam rapat paripurna laporan reses pada penutupan masa persidangan satu tahun sidang 2020-2021 di DPRD Banten, Selasa (22/12) berharap, Gubernur Banten WH menaikkan Bankeu untuk kabupaten/kota.
“Diharapkan Pemerintah Provinsi Banten, meningkatkan pemberian bantuan keuangan kepada Pandeglang dan Lebak,” kata Oong.
Selain itu katanya, Pemprov agar merealisasikan dan meningkatkan pemberian hibah dan bantuan sosial (Bansos) untuk pondok pesantren, pembangunan masjid, musola, majelis taklim dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) maupun Madrasah Aliyah (MA), meningkatkan pemberian honor guru ngaji, kader posyandu, RT dan RW melalui dana Bansos.
“Juga untuk bantuan modal bagi pera pelaku UKM (Usaha Kecil Menengah), petani, nelayan dan kelompok usaha bersama,” harap Oong.
Baca Juga: DPRD Banten Desak Pemprov Segera Serahkan KUA PPAS Perubahan
Senada diungkapkan oleh Jubir anggota DPRD Banten Dapil Banten II, Kabupaten/Kota Serang dan Cilegon, Umar bin Barmawi. Menurut politisi PKB ini, Gubernur WH harus memberikan tambahan bankeu untuk kabupaten/kota.
“Pemerihtah Provinsi Banten melalui perangkat daerah diminta meningkatkan bantuan keuangan provinsi kepada kabupaten/kota,” ujarnya.
Umar juga mengungkapkan, agar WH merealisasika pemberian hibah dan Bansos untuk pondok pesantren, pembangunan masjid, musola, majelis taklim, MTs dan MA. “Meningkatkan pemberian honor guru ngaji, kader posyandu, RT dan R2 melalui Bansos juga untuk bantuan modal bagi pelaku UK, petani, nelayan dan ibu-ibu rumah tangga,” terang Umar.
Sementara, Jubir Dapil Banten III, Tangerang Raya yang meliputi Kabupaten Tangerang A, B, Kota Tangerang A, B dan Dapil Tangerang Selatan (Tangsel) Jazuli Abdillah mengungkapkan, Bankeu yang selama ini bergulir, peruntukan-nya diubah.
“Bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota sebagiannya dialihkan untuk pelaku UKM, petani, nelayan dan ibu-ibu rumah tangga,” ujarnya.
Setali tiga uang dengan Dapil Banten I dan II, Dapil Banten III , dikatakan Jazuli yang merupakan politis Demokrat ini berharap, melalui perangkat daerah terkait merealisasikan dan meningkatkan pemberian hibah dan Bansos untuk pondok pesantren, pembangunan masjid, musholla, majelis taklim, dan MTs maupun MA, meningkatkan pemberian honor guru ngaji, kader posyandu, RT dan RW melalui dana Bansos.
Baca Juga: Proyeksi APBD TA 2027 Pemprov Banten Berkurang, Kinerja Bapenda Jadi Sorotan
Diberitakan sebelumnya, Pemprov Banten bersama dengan DPRD sepakat mengalokasikan anggaran untuk Bankeu kabupaten/kota tahun anggaran 2021 sebesar Rp425 miliar. Dari total tersebut, paling besar diberikan kepada Kabupaten Serang Rp70 miliar, sedangkan Lebak Rp65, Kabupaten Tangerang 60 miliar sedangkan Pandeglang Rp55 miliar.
Kota Serang mendapatkan bankeu dari pemprov sebesar Rp55 miliar, Kota Tangerang, Cilegon dan Tangsel masing-masing Rp40 Miliar. (rus/bnn)
