SATELITNEWS.ID, PANDEGLANG—Presiden Joko Widodo telah mengambil kebijakan vaksin Covid-19 gratis untuk masyarakat. Kebijakan itupun turut menginstruksikan seluruh jajaran kabinet, kementerian, lembaga, dan Pemerintah Daerah (Pemda), untuk memprioritaskan program vaksinasi pada Tahun Anggaran (TA) 2021. Hal ini sesuai SE-2/PK/2021, tentang penyesuaian penggunaan anggaran transfer ke daerah dan dana desa TA 2021, untuk penanganan pandemi Covid-19.
Hal itu terungkap pada saat rapat secara virtual menggunakan zoom meeting refocusing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes), yang dipimpin langsung oleh PLH Wakil Sekrerariat Jendral Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Selasa (9/2).
Sekretaris Daerah (Sekda) Pandeglang, Pery Hasanudin mengatakan, untuk Kabupaten Pandeglang yang akan direfocusing yaitu dari anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 8 persen.
“Petunjuknya semua dari Mendagri (Menteri Dalam Negeri) tadi sudah dipaparkan pada saat zoom meeting,” kata Pery, usai melakukan zoom meeting di ruang pintar Setda Pandeglang, Selasa (9/2).
Menurut Pery, refocusing ini memang cukup berat bagi daerah karena anggaran sudah ditetapkan. Kendati demikian, mau tidak mau harus tetap dilaksanakan.
“Kita juga harus melihat program yang sudah kita buat, karena harus dilaksanakan 2021. Kita coba evaluasi kembali, mana saja yang harus digeser,” ujarnya.
Baca Juga: Sekda: Mutasi ASN Pemkab Pandeglang Mengacu Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
Sementara itu, Asisten Daerah (Asda) I Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah (Setda) Pandeglang, Ramadani menambahkan, refocusing yang harus dilakukan oleh seluruh Pemda se-Indonesia diperuntukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro di tingkat desa dan kelurahan, serta vaksinasi masal secara serentak.
“Jika desa nanti anggarannya dari APBDes, sedangkan kelurahan dari APBD yang direfocusing yang 8 persen. Memang ini agak repot bagi desa yang akan melaksanakan Pilkades, jika APBDes direfocusing,” katanya.
Refocusing 8 persen kata Ramadani, dari DAU itu diantaranya akan digunakan untuk operasional vaksinasi, monitoring, sosialisasi, pengamanan, pendistribusian, sarana dan prasarana, insentif tenaga kesehatan (Nakes) hingga genset bagi Puskesmas sebagai antisipasi lampu padam.
“Semua daerah harus melakukan ini untuk PKPM Mikro dan vaksinasi secara masal,” imbuhnya.
Dia menambahkan, DAU Pandeglang itu kurang lebih mencapai Rp1 triliun. Dan jika direfocusing 8 persen dikisaran angka kurang lebih Rp90 miliar yang direfocusingnya. “Ini nanti akan dibahas oleh Pak Sekda sebagai ketua TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah),” tandasnya. (nipal/aditya)
