SATELITNEWS.ID, CIPUTAT– Klaster keluarga menjadi penyebaran Covid-19 nomor satu di Kota Tangerang Selatan. Wakil Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Benyamin Davnie berharap warga melakukan isolasi mandiri berkualitas dan meminta Satgas Covid-19 tingkat RT/RW dan kelurahan untuk melakukan pengawasan terhadap pasien Covid-19 yang melakukan isolasi mandiri.
“Klaster keluarga sekarang ini angkanya nomor 1 penularan di Tangsel. Kita sudah menerbitkan satu arahan SOP untuk isolasi mandiri berkualitas,” kata Benyamin, Rabu (10/2).
Menurutnya, perlu dikuatkan kembali Satgas Covid-19 pada tingkat RT/RW dan kelurahan untuk melakukan pengawasan terhadap pasien Covid-19 yang melakukan isolasi mandiri di rumah agar tidak menularkan lingkungan.
“Pantau orang yang isolasi mandiri di rumah, terutama komunikasi dengan puskesmas harus lancar, bantuan masyarakat setempat juga harus dijamin,” jelasnya.
Diakuinya, pengawasan dan perhatian satgas tingkat RT/RW dan perhatian masyarakat terhadap warga yang sedang berjuang melawan Covid-19 dengan isolasi mandiri di rumah, masih sangat kurang.
“Untuk makanannya harus dijamin pada satgas di tingkat bawah, saya kira ini yang harus kita tingkatkan. Jadi jangan sampai isolasi mandiri orang tambah parah, jangan sampai menjadi klaster keluarga,” ujarnya.
Baca Juga: Kematian Akibat DBD di Tangsel Nol Sejak 2024, Benyamin: Hasil Kolaborasi Semua Pihak
Sementara, dalam penerapan PPKM Mikro di Tangsel, pihaknya akan mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Banten, terkait aturan dan ketentuan yang termuat dalam Perda tersebut.
“Kita lagi menelisik, melihat juga Perda Provinsi Banten, kalau itu sudah diundangkan. Maka itu menjadi acuan juga pasal – pasalnya mengerucut ke situ. lebih detail, lebih rinci,” jelas Benyamin.
Terkait PPKM Mikro, Gubernur Banten Wahidin Halim menekankan dibutuhkan perlunya penanggulangan terhadap Covid-19 berbasis komunitas tingkat desa/kelurahan, rukun warga (RW) hingga rukun tetangga (RT).
“Dalam penyelenggaraan pelayanan masyarakat pun harus dilakukan perubahan-perubahan dalam rangka memutus mata rantai penularan Covid-19. Peranan utama bupati/wali kota hingga kepala desa atau lurah harus memiliki rasa tanggung jawab kepada negara dalam memutus mata rantai penularan Covid-19,” katanya dalam telekonferensi Rapat Pembahasan PPKM Mikro Provinsi Banten, kemarin.
“Yang mengagetkan, sekarang muncul klaster-klaster keluarga. Ada keterbatasan untuk karantina di rumah sehingga pemerintah perlu menyediakan ruang karantina untuk tempat singgah,” tambahnya.
Gubernur Banten juga menegaskan pemerintah bersungguh-sungguh dan mengajak semua pihak untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Maka vaksinasi menjadi salah satu solusi.
Baca Juga: Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie Ajak Hidupkan Nilai Pancasila
Dalam kesempatan itu, Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy menyampaikan hasil rapat dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka pada Selasa (9/2) 2021).
Ia mengatakan Presiden memberikan instruksi khusus ke Provinsi Banten tentang PPKM Mmkro wilayah Tangerang Raya serta penguatan ekonomi melalui program belanja langsung secara padat karya.
Wagub juga menyatakan Presiden mengapresiasi Provinsi Banten yang telah keluar dari zona risiko tinggi.
“Pelaksanakan PPKM mikro skala RT/RW untuk dapat memaksimalkan program tersebut dengan Kampung Tangguh Nusantara yang dibina Polri untuk mengakselerasi penguatan posko tangguh di desa/kelurahan,” katanya.
Wagub juga menyampaikan distribusi vaksin tahap kedua akan diberikan apabila proses vaksinasi tahap pertama sudah selesai. Di Provinsi Banten masih ada Kabupaten/Kota yang belum selesai pelaksanaan vaksinasi tenaga kesehatan tahap pertama.
Sementara itu vaksin untuk umum atau mandiri akan diberikan pada bulan Maret 2021. (jarkasih/bnn/gatot)
