SATELITNEWS.ID, SERANG–Petani di Kabupaten Serang, tetap menolak rencana impor beras oleh Pemerintah Pusat. Karena, dengan adanya impor tersebut akan berdampak terhadap anjloknya harga jual Gabah Kering Giling (GKG) di pasaran.
Seorang petani asal Kampung Pasir Muncang, Desa Panosogan, Kecamatan Cikeusal, Kabupaten Serang, Suria Darma mengatakan, saat panen biasanya ia menjual GKG dengan harga Rp 4.200 sampai Rp 4.300 per kilogram. Sedangkan yang basah, dibawah Rp 3000 per kilogram. Namun jika ada impor, tentunya harga jual gabah bisa anjlok.
“Kalau ada impor, harganya nggak bakal naik. Dulu pernah sampai Rp 3.800 per kilogram gabah kering,” kata Suria, Senin (15/3).
Oleh karena itu, ia menolak jika Pemerintah Pusat merencanakan impor beras. Menurutnya petani akan sangat kecewa. “Petani menolak. Karena dampaknya luar biasa. Mungkin nanti kita dengan kelompok tani akan rembuk dulu, untuk sampaikan aspirasi,” tuturnya.
Menurutnya, saat ini ia sedang memanen padi diareal pesawahan miliknya. Ada sebanyak 2000 meter sawah yang dipanen, dengan perolehan sebanyak 2 ton gabah. “Alhamdulillah, hasil panen lumayan,” tandasnya.
Sementara, Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah mengatakan, sebetulnya saat ini pihaknya sedang mendiskusikan dengan para petani, khusunya kelompok penggilingan padi. Di bulan Maret, mencari solusi untuk pemasaran beras Kabupaten Serang. Karena, produksi beras di Kabupaten Serang surplus.
Baca Juga: PMI Banten Beri Penghargaan Terhadap Pendonor 50 Hingga 75 Kali
Namun dengan adanya rencana impor, akan menjadi persoalan untuk Kabupaten Serang. “Kami akan terus mengawal, dan mencari solusi untuk petani menjual hasil panennya. Supaya harganya juga tidak terlalu anjlok,” ungkap Tatu.
Ia juga mengaku, akan meminta Dinas Pertanian (Distan) untuk berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian (Kementan) RI agar menyampaikan aspirasi dan menginformasikan kalau panen padi di Kabupaten Serang surplus.
“Mungkin yang tidak surplus, atau kekurangan tidak masalah. Tapi untuk Kabupaten Serang yang surplus, ketika ada impor ya kami minta solusi dari Kementerian Pertanian seperti apa ?,” imbuhnya. (sidik/mardiana)
