SATELITNEWS.ID, PANDEGLANG—Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tangerang menilai, upaya validasi dan verifikasi data oleh Dinas Sosial (Dinsos) harus menjadi contoh bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pandeglang dan daerah lainnya. Hal itu terungkap saat hearing (dengar pendapat) tindak lanjut Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pandeglang, Tahun Anggaran (TA) 2020, Rabu (16/6).
Ketua Komisi IV DPRD Pandeglang, Habibi Arafat mengatakan, pihaknya mengevaluasi serapan anggaran dan program kerja TA 2020 di semua OPD yang berkaitan dengan komisinya.
“Kami tadi mengevaluasi serapan anggaran dan capaian program. Saya sebenarnya mengapresiasi Dinsos Pandeglang, karena ini mendapatkan peringkat terbaik ketiga dalam melakukan validasi dan verifikasi data,” kata Habibi, usai hearing dengan para OPD di Ruang Komisi IV, Rabu (16/6).
Capaian terbaik Dinsos Pandeglang menurutnya, merupakan harapannya dari dulu. Sebab selama ini, pihaknya sangat fokus mengawal instansi yang membidangi sosial tersebut. Apresiasi ini kata dia, karena baru bagi Dinsos yang kinerjanya kini dibawah kepemimpinan Nuriah selaku kepala dinas.
“Kami sangat fokus kawal Dinsos. Dari tahun ke tahun pergantian Kepala Dinsos, baru kali ini yang memikirkan dan langsung eksen melakukan validasi dan verifikasi data penerima bantuan secara total,” katanya.
“Saya tanya tadi ke Kepala Dinsos, ibu sudah tahu belum berapa warga miskin Kabupaten yang sudah dan belum mendapatkan program. Ternyata ada datanya lengkap, jadi berbicara mereka itu berbasis data,” sambungnya.
Baca Juga: Pemprov Banten Usulkan Perubahan OPD, Jumlah Dinas dan Badan Bertambah
Dia menilai, hal itu kabar baik buat Kabupaten Pandeglang terkait penangan Bantuan Sosial (Bansos). Karena dari tahun ke tahun tambahnya, Bansos itu kerap tidak tepat sasaran.
“Dulu itu tak sedikit yang punya motor dan mobil mendapatkan Bansos, makanya setiap tahun saya tekankan jangan sampai terjadi lagi. Ternyata, Dinsos kali ini luar biasa sudah membuktikannya dengan mendapatkan peringkat 3,” pungkasnya.
Hal itu tambahnya, harus dijadikan contoh oleh OPD lainnya dan kabupaten/ kota lainnya di Provinsi Banten. “Prestasi ini harus menjadi contoh OPD lainnya dan kabupaten/ kota lainnya. Tetap harus terus disupport Dinsos Pandeglang,” tandasnya.
Kepala Dinsos Pandeglang, Nuriah membenarkan, kinerja pihaknya sedanf dievaluasi oleh Komisi IV DPRD Pandeglang. Menurutnya, evaluasi itu terkait persoalan pertanggungjawaban TA 2020 dalam penanganan Covid-19.
“Sesuai Surat Keputusan (SK) Ibu Bupati, tentang Satgas Covid-19, kami itu tugasnya pemenuhan kebutuhan dasar ekonomi, sandang, pangan dan papan masyarakat yang terdampak,” katanya.
Dalam pelaksanaanya, wanita berkerudung ini mengklaim sangat hati-hati dan teliti. Bahkan katanya, sama sekali tidak keluar dari peraturan, baik itu peraturan Presiden, Menteri, Gubernur dan Bupati. “Kami tak keluar dari aturan yang sudah ditetapkan,” tegasnya.
Baca Juga: Bansos Digital Kejar 48 Juta, Target Perlinsos Hingga Desember 2026
Begitu pun tahun 2021, kata mantan Camat Cimanuk ini, dengan naiknya angka kemiskinan dampak dari Covid-19 ini, pihaknya melakukan evaluasi besar-besaran soal tepat sasaran atau tidaknya bantuan sosial.
“Kalau ditemui tak tepat sasaran, kami langsung cepat melangkah melakukan perbaikan data. Perbaikan data yang kami lakukan selama 1 minggu sudah mencapai 87,45 persen. Ini hari terakhir, mudah-mudahan sampai jam 11 malam mencapai 90 persen. Kami targetkan tahun ini peringat ke 2,” pungkasnya. (nipal/aditya)
