SATELITNEWS.ID, SERPONG—Pemerintah Kota Tangerang Selatan siap melanjutkan kembali penyaluran bantuan untuk masyarakat kurang mampu selama masa PPKM Darurat. Kepala Dinas Sosial Tangsel Wahyunoto Lukman menyatakan ada beberapa jenis bantuan sosial yang diberikan kepada warga selama masa pandemi Covid-19.
Wahyunoto membeberkan bantuan sosial diberikan Pemerintah pusat, Pemprov Banten dan Pemkot Tangerang Selatan. Pemerintah pusat menyalurkan Bantuan Presiden berupa Bantuan Sosial Tunai sebesar 300 ribu rupiah per kepala keluarga (KK) per bulan yang disalurkan melalui PT Pos Indonesia, Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Kementrian Sosial maksimal 4 juta rupiah per KK per tahun dan bantuan uang sembako senilai 200 ribu rupiah yang dicairkan melalui di E-warong terdekat.
“Pada tahun 2021 ini, penerima bantuan PKH di Tangsel sebanyak 9.295 kepala keluarga, bantuan sembako 12.019 kepala keluarga dan bantuan sosial tunai sebanyak 101.024 kepala keluarga,”ungkap Wahyunoto Lukman, Minggu (4/7/2021).
Wahyunoto menambahkan bantuan yang berasal dari Pemprov Banten bersumber dari program Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu (Jamsos Ratu) dan Jaminan Sosial Asistensi Lanjut Usia (Jamsos Aslut). Bantuan itu diberikan kepada 1.024 kepala keluarga. Masing-masing memperoleh dana sebesar Rp. 1.200.000 rupiah kepada keluarga pada tahun 2021 ini.
“Bantuan berikutnya berasal dari Pemkot Tangsel yakni Bansos Lansia dan Disabilitas. Sebanyak 724 jiwa akan menerima bantuan sebesar Rp 1,5 juta rupiah per tahun,”ungkap Wahyunoto.
Wahyunoto mengatakan Pemkot Tangsel sudah melakukan pemilahan terhadap penerima masing-masing bantuan. Dia meyakinkan bahwa data penerima tidak bisa diduplikasi sehingga bantuan sosial dapat tersalurkan sesuai target serta merata.
Baca Juga: Musim Kemarau, Ribuan Kepala Keluarga di Tangsel Berpotensi Alami Krisis Air Bersih
‘Pemerintah Provinsi juga ada Bansos, Pemkot Tangsel juga ada. Tetapi karena tidak boleh diduplikasikan makanya sudah kita pilah-pilah. Pemkot Tangsel memberikan bantuan untuk penyandang disabilitas yang terlantar melalui Yayasan (per-individu). Sedangkan dari provinsi untuk mengcover masyarakat yang tidak mampu tapi belum mengikuti program Bansos apapun,”imbuhnya. (mg4/gatot)
