SATELITNEWS.ID, CIPUTAT—Kabar baik untuk warga Tangerang Selatan. Satgas Penanganan Covid-19 nasional menetapkan Tangerang Selatan (Tangsel) berstatus zona oranye atau risiko sedang penularan Covid-19 mulai Selasa (06/7/2021) malam. Meski mulai membaik, namun Pemda setempat tetap mewaspadai pelanggaran terhadap PPKM darurat.
Sebelumnya, Tangsel ditetapkan berstatus zona merah penyebaran virus Corona selama tujuh hari berturut-turut. Artinya, Tangsel masuk katogori risiko tinggi penularan Covid-19. Namun, perubahan zona Tangsel ini menjadi sorotan, lantaran kasus Covid-19 masih terus meroket, terlebih sepekan terakhir.
Dari delapan kota dan kabupaten di Banten, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang masih termasuk dalam zona merah.
Data Dinas Kesehatan Tangsel melalui laman, lawancovid19.tangerangselatankota.go.id, sejak tanggal 1 Juli 2021 hingga 6 Juli 2021, sebanyak 569 warga Tangsel terinfeksi Covid-19.
Menanggapi adanya perubahan status dari zona merah ke oranye, Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie, mengungkapkan bahwa pihaknya akan tetap memberlakukan pengetatan melalui PPKM Darurat.
“Kami tetap mewaspadai pelanggaran terhadap PPKM darurat saat ini, supaya tidak naik indikator-indikatornya,” ujarnya kepada Satelit News, rabu (07/7/2021).
Baca Juga: Jelang Pilkades Serentak, Satgas Penanganan Covid-19 Lebak Wanti-wanti Hal Ini
Diketahui, angka kematian akibat Covid-19 di Kota Tangsel sepekan terakhir cukup mencengangkan. Dari tanggal 1 sampai 5 Juli 2021, sebanyak 205 warga Tangsel meninggal dunia setelah terinfeksi Covid-19. “Beberapa kesulitan kita saat ini aadalah dengan info yang wafat hari ke lima ini kurang lebih 205,” ujarnya.
Di sisi lain, Kepala Dinas Kesehatan Tangsel, Allin Hendalin Mahdaniar, mengatakan, perubahan zona sudah menjadi penilaian Satgas Penanganan Covid-19 nasional. “Yang dilihat adalah perbandingan dari minggu ke minggu untuk 14 indikator,” kata Allin, Rabu (07/7/2021).
BeritaTerbaru
Bagi yang hendak mempertanyakan perubahan status risiko penularan Covid-19 Tangsel bisa langsung ke pemerintah pusat. “Untuk pastinya harus nanya ke tim data di satgas pusat,” pungkasnya. (jarkasih)
