SATELITNEWS.ID, TANGERANG—Pengadilan Negeri Tangerang kembali menggelar sidang dugaan mafia tanah 45 hektare di Kecamatan Pinang, Senin (09/08/2021). Dalam sidang lanjutan ini, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Tangerang mendatangkan saksi ahli seorang pakar hukum pidana, Chairul Huda.
Dalam persidangan, Choirul menilai apa yang dilakukan terdakwa Darmawan (48) dan Mustafa Camal Pasha (61) merupakan indikasi membuat dokumen palsu. Sidang lanjutan dilakukan secara virtual dan tatap muka. Sidang yang dipimpin Hakim Ketua Nelson Panjaitan ini perwakilan warga yang menjadi korban pencaplokan tanah.
Kemudian kuasa hukum terdakwa. Sedangkan terdakwa menghadiri secara virtual di Lapas Pemuda Tangerang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli. Nelson bertanya soal keterangan yang diberikan Chairul kepada penyidik saat kasus ini ditangani oleh Polres Metro Tangerang Kota. Chairul mengaku saat dimintai keterangan oleh penyidik ada beberapa ketentuan soal kasus ini yang dia beberkan.
Yang dia terangkan yakni tentang Pasal 266 KUHP tentang pemalsuan dokumen. Lalu, pasal 27 KUHP. Kemudian, pasal 167 KUHP tentang memasuki lahan orang lain tanpa izin. Pasal 266 KUHP kata Chairul menjelaskan barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keteranganya sesuai dengan kebenaran, diancam jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
“Akta itu dibuat dan diterbitkan oleh pejabat berwenang berdasarkan keterangan pemohon. Misalnya pemohon memberikan informasi tidak benar kemudian ditandatangani oleh pejabat itu ini masuk kategori pasal 266 KUHP,” katanya dalam persidangan. “Perumusan delik pemalsuan surat. Modusnya, bagaimana pemalsuan surat ada dua cara. Buat surat palsu dan palsukan surat,” tambah dia.
Dia mengatakan, surat yang dipalsukan itu harus surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, dapat menerbitkan suatu perjanjian, dapat menerbitkan suatu pembebasan utang. Kemudian, surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa. “Maka telah terjadi perbuatan pemalsuan surat. Yang bersangkutan mengetahui bahwa surat itu palsu. Jadi unsur kesengajaan, surat palsu menjadi persoalan utama,” jelasnya.
Baca Juga: Ribuan Ikan Mati di Situ Cangkring Tangerang, DLH Turun Tangan dan Larang Warga Konsumsi
Chairul menjelaskan pemalsuan surat dapat dilakukan dalam dua cara. Yakni membuat surat palsu yang keterangan dan isinya palsu. Lalu memalsu surat dengan meniru surat asli namun menggantinya.
“Dalam hal tidak ada surat asli sebagai pembanding bukanlah suatu masalah. Selama ada bukti bahwa surat tersebut pernah ada (melalui bukti fotokopi) dan materiil isi fotokopinya tidak sesuai fakta maka tetap masuk dalam delik pemalsuan. Sehingga tidak diperlukan surat asli dalam hal pemenuhan delik pemalsuan,” jelasnya.
BeritaTerbaru
“Juga terkait waktu terjadinya tindak pidana, dilihat bukan pada saat surat palsu tersebut dibuat melainkan pada saat surat tersebut digunakan. Secara umum pendapat ahli sangat tajam dan membantu persidangan kali ini,” tambah Chairul.
Diketahui, dalam melancarkan aksinya dalam percobaan menguasai lahan warga, Darmawan menggunakan tiga dokumen berbeda. Pertama pada 2017 lalu, Darmawan menggunakan Girik sebagai bukti kepemilikan lahan, namun upaya itu gagal.
Lalu, pada 2018 Darmawan menggunakan SK Residen Banten, lagi-lagi upaya tersebut gagal. Kemudian di 2020, mereka menggunakan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) 1 sampai 9 masing-masing dengan luas 5 hektare. Upaya tersebut pun kembali gagal.
Chairul mengatakan hal tersebut dapat dibuktikan kepalsuan dokumen yang digunakan terdakwa dengan meminta keterangan para warga. Atau saksi lainnya yang mengetahui keaslian sertipikat tanah tersebut.
Baca Juga: Wali Kota Tangerang Sachrudin Putuskan PJJ Diperpanjang hingga Jumat
“Juga terkait delik menggunakan surat palsu. Dalam hal ini ahli memberi keterangan bahwa pelaku tidak harus menghendaki menggunakan surat palsu, cukup dengan mengetahui surat tersebut palsu dan menggunakannya maka sudah dianggap memenuhi delik menggunakan surat palsu,” papar Chairul.
Dalam hal ini Chairul mengatakan masuk dalam hal memalsu surat. “Memalsu surat yang mulia,” imbuhnya. Sidang pun usai setelah Chairul menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Hakim ketua, Jaksa dan Kuasa Hukum terdakwa. Sidang akan kembali dilanjutkan pada Senin, (16/08) mendatang dengan agen mendengarkan saksi dari terdakwa. (irfan)
