SATELITNEWS.ID, SERANG—Gubernur Banten Wahidin Halim mengklaim provinsi Banten sudah berubah menjadi lebih baik di bidang antikorupsi dan pencegahan gratifikasi. Perubahan itu disebabkan kebijakan Pemprov Banten menaikkan insentif dan tunjangan kinerja pegawainya.
“Dalam rangka reformasi birokrasi di Provinsi Banten, saya naikkan honor dan insentif para guru serta tunjangan kinerja para pejabat,” ungkap Gubernur WH dalam Sosialisasi Semangat Implementasi Pendidikan Anti Korupsi dan Pencegahan Gratifikasi di Provinsi Banten secara virtual Kamis (12/8/2021).
“Implementasi antikorupsi merupakan pekerjaan yang gampang-gampang susah. Tidak sekedar semangat untuk mengatakan tidak, tapi juga harus bagaimana kita mengubah konsep hidup dan kebiasaan,” ungkapnya.
Dikatakan, yang dilakukan Pemerintah saat ini berupa langkah hukum pemidanaan dan sebagainya memang tidak cukup. Korupsi berkorelasi dengan kesejahteraan juga tidak cukup.
“Korupsi berkaitan dengan mentalitas memang ya,” ungkap Gubernur WH.
Mentalitas, lanjut Gubernur WH menyitir pendapat Prof Dr Koentjaraningrat, adalah konsep hidup bagaimana pribadi seseorang dalam pikiran. Sikap individual pribadi dalam memahami dan mengelola suatu kehidupan.
Baca Juga: Temui Gubernur Banten, Kapolda Sampaikan Ini
“Ini memang memerlukan waktu yang cukup. Ini menyangkut konsep sosiologis yang berkembang dan hidup dalam suatu komunitas maupun pribadi,” ungkapnya.
Dijelaskan, dalam rangka reformasi birokrasi di Provinsi Banten, pihaknya menaikkan honor dan insentif para guru serta tunjangan kinerja para pejabat. Menurutnya, di Indonesia tunjangan kinerja pegawai Pemprov Banten termasuk yang tinggi. WH mengaku dirinya merasa sejahtera dan cukup dengan gaji dan tunjungan yang diterimanya.
“Saya merasa sejahtera. Saya merasa cukup. Janganlah kita masuk pada lingkungan yang konsumtif,” pesannya.
“Saya tekankan kepada semuanya, bahwa yang bukan hak kita jangan kita ambil,” tegasnya.
WH juga berpesan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Banten yang harus menjadi contoh bagaimana sikap seorang guru yang bersahaja serta bagaimana sikap guru yang digugu dan ditiru. Boleh saja mencukupi kebutuhan hidup, namun jangan berlebihan. Dunia pendidikan harus maju karena menjadi tiang pancang pembangunan moral.
“Kita dijadikan Tuhan untuk mengemban amanat memperjuangkan hak-hak rakyat, membela mereka,” ungkapnya.
Baca Juga: Tahun Depan, Pemprov Banten Berkomitmen Perluas Program Banten Ramah
“Kita tidak lebih dari tukang-tukang yang menyampaikan kepada masyarakat, makanya kita disebut pelayanan. Korpri itu sebenarnya hamba-hamba Allah SWT yang memang dilahirkan untuk menjadi pelayan bukan pengepul, bukan pengumpul, tapi pelayan masyarakat,” tambah WH.
Dalam kesempatan itu, Gubernur juga mengajak seluruh warga masyarakat Banten untuk disiplin melaksanakan protokol kesehatan. Serta bergotong royong, saling membantu untuk menghadapi pandemi Covid-19.
Dalam laporannya, Inspektur Provinsi Banten Muhtarom mengungkapkan, penyelengaraan kegiatan ini dalam rangka mendukung upaya pencegahan korupsi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, pendidikan karakter dengan memperkuat karakter tenaga pendidik pada satuan pendidikan dan kerjasama satuan pendidikan dan warga masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental.
“Merupakan sosialisasi yang ketiga kalinya sejak Pergub Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyelanggaraan Pendidikan Anti Korupsi Di Provinsi Banten yang diterbitkan pada tanggal 25 Agustus 2020,” ungkapnya.
“Sampai hari ini lebih dari 17.800 orang telah mengikuti sosialisasi pendidikan antikorupsi. Saat ini ada 96 orang tenaga penyuluh anti korupsi yang tersertifikasi,” tambah Muhtarom.
Dalam kesempatan itu juga dilakukan penandatanganan komitmen penyelenggaraan pendidikan anti korupsi secara virtual oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten Tabrani, Kepala BPSDM Provinsi Banten Untung Saritomo dan para Kepala Sekolah SMA dan SMK se Provinsi Banten.
Dari Komisi Pemberantasan Korupsi, materi disampaikan oleh Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana, Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK Muhammad Indra Furqon, serta Direktur Jejaring Pendidikan KPK Erlangga Adikusumah. (gatot)
