SATELITNEWS.ID, PANDEGLANG–Ketua Komisi IV DPRD Pandeglang, M. Habibi, mengingatkan tim dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait Pemerintah Kabupaten (Pemkab), agar melakukan pendataan seakurat mungkin terkait korban terdampak gempa mag 6,6.
Katanya, bantuan rehabilitasi rumah korban gempa dan sejumlah fasilitas dan sarana umum lainnya, harus tepat sasaran dan tepat guna. Sehingga, anggaran yang disalurkan tidak sia-sia.
“Kami sepakat dan mendukung Pemda, terkait percepatan rehabilitasi dampak pasca gempa. Tapi, ingat soal data harus seakurat mungkin. Jangan sampai bantuan yang disalurkan malah tidak tepat,” tegas Habibi, Kamis (20/1/2022).
Politisi Partai Golkar ini juga mengingatkan, dengan banyaknya bantuan yang disalurkan, baik dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat maupun dari berbagai lembaga, termasuk swasta, diharapkan digunakan secara efesien da efektif.
Diakuinya, Kabupaten Pandeglang merupakan daerah dengan risiko bencana tinggi. Dengan demikian, diharapkan dan harus ada penanggulangan secara kontinyu dan strategis.
“Sebagaimana disampaikan Bu Mensos RI (Tri Rismaharini). Perlu ada mitigasi dan penanggulangan secara strategis, semisal, dibuatkan lumbung sosial, atau tempat evakuasi akhir yang tergolong aman dari bencana,” tambahnya.
Baca Juga: Komisi II DPRD Pandeglang Bakal Panggil WP “Nakal”
Kedepan, Habibi berjanji, akan berkoordinasi dengan para pihak terkait termasuk dengan OPD di lingkungan Pemkab Pandeglang, khususnya yang menangani kebencanaan dan kesosialan. Sehingga, diharapkan ada penanggulangan yang terencana dan massif.
Ia menganggap, sosialisasi terkait mitigasi harus lebih ditingkatkan lagi. Baik melalui penyuluhan, sosialisasi langsung, maupun melalui metode atau cara lainnya.
“Kami prihatin, baru saja beberapa hari lalu wilayah kita terdampak gempa magnitudo 6,6. Hari ini (Kamis,20/1/2022,red), sejumlah kecamatan di Pandeglang Selatan dilanda banjir. Dan informasinya, ratusan rumah warga terendam,” pungkasnya.
Ketua DPRD Pandeglang, Udi Juhdi menambahkan, sejauh ini pihaknya kerap berkoordinasi dengan jajaran pejabat Muspida, termasuk dengan Bupati dan jajarannya, terkait bagaimana penanggulangan kebencanaan di Pandeglang.
“Kami menilai, Pandeglang ini memang luar biasa. Masyarakat harus tetap waspada, terlebih siaga dalam menghadapi bencana. Soal banjir saja, beberapa kecamatan masuk zona rawan banjir, termasuk juga di dalamnya kawasan rawan longsor dan sebagainya,” ungkap Udi.
Hal itu tambahnya, yang kemudian harus menjadi pembahasan bersama dan dicarikan solusinya bersama – sama pula. Disisi lain, anggaran yang dimiliki (APBD) masih sangat terbatas. “Makanya, diperlukan peran serta Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Pusat,” harapnya. (mardiana)
Baca Juga: Sidak WP, DPRD Pandeglang Canangkan Revisi Perda Pajak Daerah
