SATELITNEW.ID, JAKARTA—Kasus dugaan perbudakan di rumah Bupati Langkat nonaktif Terbit Perangin-angin sedang diselidiki kepolisian. Polda Sumatera Utara hingga kini masih mendalami kasus penemuan kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin. Sejauh ini sudah 11 saksi diperiksa.
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan mengatakan, saksi tersebut terdiri dari Kepala Desa, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Langkat, pengurus tempat binaan, warga binaan dan beberapa pihak lainnya.
“Total yang sudah diperiksa ada 11 saksi,” ujar Ramadhan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (25/1).
Penyidik juga berencana memeriksa Bupati Langkat. Di sisi lain, penyidik sejauh ini belum menyimpulkan adanya tindakan perbudakan di kerangkeng tersebut.
“Kami masih mendalami, kemudian menggali informasi, mungkin waktu pemeriksaan bukan pro justicia, masih pendalaman, intinya masih penyelidikan,” jelasnya dikutip dari jawapos.com.
Sebelumnya, kerangkeng manusia berbentuk penjara di halaman rumah Bupati nonaktif Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin dikabarkan merupakan tempat rehabilitasi. Hal ini berdasarkan informasi yang diperoleh Migrant Care dari aparat kepolisian.
Baca Juga: Datangi Posko Pengungsian di Langkat, Prabowo: Kami Tidak Akan Tinggalkan Kalian
Ketua Pusat Studi Migrasi Migrant Care, Anis Hidayah mengungkapkan, dugaan tempat rehabilitasi tersebut diharapkan tidak menyurutkan adanya perbudakan manusia yang dilakukan Bupati Langkat. Karena bukan menjadi alasan, untuk mempekerjakan orang secara sewenang-wenang.
“Ada informasi dari polisi begitu (tempat rehabilitasi). Tapi mestinya tidak jadi alasan untuk mempekerjakan orang tanpa gaji dan dianiaya atas nama rehabilitasi,” kata Anis, Selasa (25/1).
Menurut Anis, izin pendirian kerangkeng manusia di halaman Bupati Langkat sebagai tempat rehabilitasi. Dia mengharapkan, hal ini tidak menyurutkan proses investigasi adanya dugaan pelanggaran HAM dalam kasus tersebut.
Menurut Anis, rehabilitasi terhadap para pengguna obat-obatan terlarang mempunyai standar khusus. Terlebih seharusnya dilakukan oleh aparat yang berwenang seperti Badan Narkotika Nasional (BNN) dan rumah sakit khusus penanganan obat terlarang. (jpc/gatot)
