SATELITNEWS.ID, TANGERANG–Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah mengancam akan mencopot kepala sekolah SMP Negeri jika ada siswanya yang terlibat tawuran antar pelajar.
Arief juga akan menghentikan bantuan operasional pendidikan untuk SMP swasta apabila pelajarnya terlibat aksi tawuran.
Pernyataan itu diungkapkan Wali Kota Arief R Wismansyah ketika menjadi pembicara dalam diskusi Ngobrol Pintar Isu di Tengah Masyarakat (Ngopi Item) yang diselenggarakan Pokja Wartawan Harian Tangerang Raya di Tangcity Mal, Jumat, (8/4).
“Kalau ada SMP Negeri yang tawuran, kepseknya (kepala sekolah) saya copot. Bagi yang swasta BOP (biaya operasional pendidikan) kita pending. Karena saat ini senakal apapun tidak lagi dikeluarkan, karena seburuk apapun dia adalah masa depan kita, makanya Dindik (Dinas pendidikan) kasih tugas yang lebih intens lagi,” katanya.
Menurut Arief, Pemkot Tangerang bisa saja memantau semua kegiatan dari kelompok-kelompok yang membuat kericuhan di Kota Tangerang. Namun, lanjutnya, saat ini pihaknya lebih cenderung melakukan pemantauan terhadap pihak sekolah serta para guru.
Arief menjelaskan, selama bulan Ramadan Pemerintah Kota Tangerang bersama kepolisian terus berupaya menciptakan wilayahnya agar menjadi nyaman, aman dan harmonis. Bahkan sebelum memasuki Ramadan pihaknya telah melakukan apel gabungan.
“Hanya saja untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat ini tidak bisa menjadi tanggung jawab pemerintah dan kepolisian saja, tapi kita semua terlebih kepada para orang tua dalam mendidik anak-anaknya,” jelasnya.
Diskusi ini juga menghadirkan Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Komarudin dan ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang, Gatot Wibowo.
Kata Komarudin pihaknya telah mengerahkan 250 personel untuk mengawal bulan Ramadhan tahun ini.
Polisi tidak tak melarang adanya kegiatan Sahur On The Road (SOTR). Oleh sebab itu, bila ada masyarakat yang ingin mengadakan SOTR polisi pun siap mengawalnya. Sehingga, kegiatan tersebut tertib dan aman.
“Manakala ada yang ingin dibagikan ke masyarakat, dari kami akan bantu pengawalan. 250 personel kami yang tersebar di 35 titik pos pemantauan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) siap dikerahkan, tinggal diinformasikan ke pihak kepolisian,” ujarnya.
Komarudin menuturkan, alasan adanya pihaknya melakukan pengawalan, lantaran menghindari terjadinya kejahatan jalanan atau street crime.
“Kalau mau bersedekah di bulan ramadan, lebih baik dengan cara-cara yang elegan untuk menghindari terjadinya gesekan atau gangguan Kamtibmas,” imbuhnya.
Menurut Komarudin, saat ini fenomena ajakan tawuran melalui media sosial dengan mengajak kelompok lainnya sudah tidak lazim ditemui. Maka dari itu, kata Komarudin, pihaknya melakukan berbagai upaya baik preventif dan preemtif untuk memantau aktifitas masyarakat pelaku kejahatan pada malam hari.
“Kami telah mendirikan 35 pos pantau. Petugas mulai berjaga di pos pemantauan mulai pukul 00.00-05.00 WIB, guna mencegah adanya gesekan hingga gangguan Kamtibmas lainnya,” jelasnya.
Gatot Wibowo menambahkan, permasalahan yang kerap terjadi dikalangan anak muda membuat kami mengusulkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
Selain itu, lanjutnya, pihaknya pun akan membuat juga Raperda Peraturan Pendidikan tentang Penyelenggaraan Pesantren.
“Saya harap ke depan tenaga pendidik juga untuk bisa lebih memantau anak-anak didiknya walaupun dalam mendidik pelajar bukan hanya tanggung jawab pengajar tapi juga para orang tua dan lingkungan sekitar. Karena lingkungan yang baik menghasilkan generasi yang baik,” katanya. (irfan)
