SATELITNEWS.ID, TANGERANG–Penjabat (PJ) Sekretaris Daerah Provinsi Banten M Tranggono mengingatkan agar seluruh pemerintah daerah di Banten mengalokasikan anggaran Pilkada Serentak.
Hal itu diungkapkan saat membuka Rapat Koordinasi dan Pemberian Penghargaan Gubernur Banten dalam Rangka Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta Pembinaan SIPD Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten Triwulan II Semester I Tahun Anggaran 2022 di Gedung Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Jumat (5/8).
Rapat diikuti oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten.
Pj Sekda M Tranggono mengungkapkan, rakor dilaksanakan dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan khususnya bidang keuangan daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
“Gubernur memiliki kewenangan memberikan penghargaan atau sanksi terkait penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,” ungkapnya.
M Tranggono juga berpesan kepada para pengelola keuangan dan aset daerah untuk melaksanakan jadwal Perubahan APBD 2022 tepat waktu.
Baca Juga: Perubahan APBD 2026: Pemkot Tangsel Tambah Anggaran Pendidikan, Kesehatan hingga Infrastruktur
“Kedua, mengalokasikan anggaran Pilkada serentak masing-masing daerah,”ungkapnya dalam rapat yang juga dihadiri Kepala BPKAD Provinsi Banten Rina Dewiyanti dan Kepala Diskominfo Provinsi.
M Tranggono juga berpesan kepada para pengelola keuangan daerah untuk memperhatikan belanja mandatory anggaran, mengalokasikan belanja infrastruktur layanan publik, belanja layanan standar pelayanan minimum, mengalokasikan anggaran penanganan stunting dan gizi buruk, serta merealisasikan belanja anggaran 40 persen untuk produk lokal.
Dalam rakor tersebut diisi dengan pembekalan oleh narasumber dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri yang pada bagian akhir sesi pembekalan tersebut langsung dihadiri oleh Dirjen Bina Keuangan Daerah, Agus Fathony dan memberikan arahannya terkait pengelolaan keuangan dan aset daerah. (gatot)
