Di video yang diunggah salah satu akun facebook, dengan nama akun Haji Bojes, terlihat seorang RT tetap kekeuh menolak pembelian sepeda listrik tersebut. Video itu tayang 1.187 kali itu telah dikomentari sebanyak 22 komentar dan satu kali dibagikan.
Dalam video itu ia mengaku, bernama Kurdi. Ia menilai, sepeda listrik yang bakal dibelikan itu tidak ada gunanya. Bahkan ia lebih menginginkan, dibelikan handphone saja.
“Sepeda listrik teu aya gunaan lah, teu efektif. Lamun bisa aya penggantina atawa tuker jeung handphone. Jadi cocok keneh HP (sepeda listrik tidak ada gunanya dan tak efektif, kalau bisa diganti saja atau tuker dengan handphone. Jadi lebih cocok handphone),” kata Kurdi, dalam videonya yang beredar di Medsos.
Saat ditanya lagi, lebih baik sepeda listrik atau penambahan insentif, ia tetap kekeuh menginginkan handphone. Dengan alasan, handphone lebih berguna dibanding sepeda listrik dengan kondisi jalan di wilayahnya masih rusak.
“Mending HP dibanding sepeda listrik, karena jalan di Kampung rusak, moal aya gunaan (tidak ada gunanya),” tegasnya, menolak sepeda listrik.
Baca Juga: Bupati Pandeglang Dukung Kerja Sama Pelatihan Vokasi dengan BBPVP Serang
Diberitakan sebelumnya, gelombang penolakan pengadaan sepeda listrik untuk RT RW, masih bergulir. Selain 4 fraksi di DPRD, kini penolakan datang dari kalangan aktivis di Pandeglang. Mereka menolak program, yang bakal menelan anggaran sebesar Rp38 Miliar tersebut.
Para aktivis yang menolak dan mendesak dibatalkan itu, diantaranya Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Pandeglang, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Pandeglang, Gerakan Pemuda Ansor Pandeglang dan Keluarga Mahasiswa Pandeglang (Kumandang) Banten.
Ketua PMII Pandeglang, Hendri Syahadi menilai, lima fraksi yakni Demokrat, PDIP, PKS, Nasdem-Perindo, dan, PAN-PBB, yang sepakat dengan usulan Bupati Pandeglang bakal membeli sepeda listrik pada saat pembahasan anggaran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), tidak pro terhadap kepetingan masyarakat luas.
“Fraksi yang menyetujui di Badan Anggaran (Banggar) saat pembahasan pengadaan sepeda listrik dengan TAPD, tidak mempertimbangkan prospek Pandeglang kedepan harus seperti apa, tapi malah mengambil keputusan yang begitu lalai dan hanya mementingkan popularitas semata demi kepentingan kelompok saja,” kata Hendri, Jumat (12/8/2022). (nipal)
